Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

Menkop: 23 Juta UMKM Belum Mendapat Akses Pembiayaan Bank

Kamis 03 Dec 2020 19:10 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Gita Amanda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, financial technology atau fintech memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengakses modal kerja.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, financial technology atau fintech memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengakses modal kerja.

Foto: Kemenkop
Menkop menyatakan fintech memberikan kemudahan bagi UMKM mengakses modal kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, financial technology atau fintech memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengakses modal kerja. Sebab saat ini, sebanyak 23 juta UMKM belum mendapat akses pembiayaan dari perbankan.

"Ekonomi digital tidak hanya bicara aspek pemasaran tapi bicara teknologi finansial atau akses pembiayaan murah menggunakan teknologi digital," ujar Teten dalam webinar yang digelar KoinWorks, Kamis (3/12). Berdasarkan data, lanjutnya, fintech Peer to Peer (P2P) Lending telah membantu 13 ribu UMKM.

"Dari data itu saya kira, fintech mulai banyak membantu UMKM yang belum bankable. Pada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disebutkan pula alternatif pembiayaan di luar perbankan seperti modal ventura, crowdfunding, dan lainnya, saya kiea sudah diakomodasi bantu perkembangan kapasitas," tutur dia.

Ia menambahkan, akses pembiayaan dan literasi keuangan melalui digital sudah cukup baik. "Sudah mencapai 35,5 persen dan akan terus kita tingkatkan.  Pendanaan bagi UMKM terus disediakan, kita minta betul-betul sebagai komplementer pembiayaan UMKM," ujar Teten.

Dirinya meminta agar fintech tidak ragu menyalurkan pembiayaan ke UMKM. Sebab pemerintah terus membantu produk UMKM agar terserap pasar.

"Salah satu pasar penting UMKM yaitu belanja kementerian dan lembaga. Maka dalam UU Cipta Kerja, 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk BUMN harus lewat UMKM. Jadi diharapkan pembiayaan bisa lebih confidence biayai UMKM karena produk sudah pasti terserap," jelas Teten.

Ia pun mengapresiasi fintech yang telah memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM. Terutama pelaku usaha mikro yang belum bankable.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA