REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil KH Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah tengah membahas berbagai alternatif kebijakan guna meningkatkan efektivitas kebijakan perumahan. Hal ini guna membangkitkan sektor properti di Indonesia pascapandemi Covid-19.

Kiai Ma'ruf menyampaikan, selain alokasi anggaran APBN 2021, pemerintah sedang mengkaji lebih lanjut skema subsidi perumahan menggunakan sisa anggaran 2020. "Antara lain kemungkinan penggunaan sisa anggaran skema subsidi Selisih Suku Bunga (SSB)  dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 2020," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional Realestate Indonesia (REI) 2020, Kamis (3/12).

Selain itu, pemerintah akan memanfaatkan penggunaan tanah-tanah negara untuk pembangunan perumahan, pemanfaatan Tapera dan integrasinya dengan skema-skema pembiayaan perumahan lainnya, serta reformasi Perumnas. Kiai Maruf mengatakan, berbagai upaya dilakukan lantaran pandemi Covid-19 telah menghambat sektor ekonomi dan juga properti. 

Karena itulah, Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk sektor properti. Dalam UU APBN 2021 telah dilalokasikan pembiayaan perumahan sebesar Rp 30 triliun. Antara lain untuk skema subsidi Selisih Suku Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Selain juga pembiayaan dari kementerian/lembaga untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) rumah umum dan rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya, dan pembangunan baru rumah swadaya. Serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp16,6 triliun untuk 157,5 ribu unit rumah.

"Kinerja sektor properti selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, artinya jika pertumbuhan ekonomi naik maka kinerja sektor properti akan ikut naik, begitupun sebaliknya," kata Kiai Ma'ruf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika