Thursday, 20 Rajab 1442 / 04 March 2021

Thursday, 20 Rajab 1442 / 04 March 2021

China Bantah Lemahkan Penegakan Sanksi Terhadap Korut

Kamis 03 Dec 2020 03:55 WIB

Rep: Puti Almas/ Red: Gita Amanda

Setengah populasi Korut kurang gizi.

Setengah populasi Korut kurang gizi.

Foto: Republika.co.id
Perhatian lebih besar harus diberikan terkait dampak sanksi pada warga sipil Korut

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China menolak tuduhan Amerika Serikat (AS) yang mengatakan bahwa negaranya telah melemahkan penegakan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Negeri Tirai Bambu mengatakan bahwa lebih banyak upaya diperlukan untuk mencapai penyelesaian politik. Perhatian lebih besar, menurut China juga harus diberikan terkait dampak sanksi terhadap warga sipil Korut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menanggapi komentar wakil utusan Departemen Luar Negeri untuk urusan Korut, Alex Wong yang mengatakan China bahkan tidak lagi berusaha untuk menegakkan banyak sanksi. Termasuk diantaranya persyaratan untuk mengusir pekerja kontrak dari negara terisolasi tersebut.

“Pemerintah China semakin mengizinkan perusahaannya untuk melakukan perdagangan dengan Korea Utara dalam spektrum luas barang-barang yang dilarang PBB," ujar Wong dalam sebuah pernyataan di Ibu Kota Washington, AS pada Selasa (1/12).

Wong mengatakan kapal berbendera China dan Korut juga secara rutin dilaporkan mengangkut batu bara, yang merupakan ekspor utama Korut yang terkena sanksi. Sementara itu, Hua mengatakan bahwa China selalu dengan sungguh-sungguh menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan memenuhi kewajiban internasional.

“Dalam situasi saat ini, semua pihak harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mempromosikan proses penyelesaian politik masalah semenanjung dan lebih memperhatikan dampak negatif sanksi terhadap penduduk Korut dan mata pencaharian mereka,” jelas Hua dilansir The Associated Press.

Hua mengatakan dengan berlanjutnya pandemi virus corona jenis baru (Covid-19), China kembali menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memulai diskusi tentang klausul yang dapat dibalik dari resolusi. Termasuk membuat penyesuaian yang diperlukan pada sanksi, terutama di bidang mata pencaharian masyarakat untuk menciptakan kondisi politik yang stabil di Semenanjung Korea.

China adalah negara sekutu terpenting Korut, termasuk juga menjadi sumber perdagangan dan bantuan. Namun, Beijing menyetujui sanksi PBB terhadap negara yang dipimpin Kim Jong-un itu, setelah Korut melakukan uji coba nuklir dan rudal yang mengancam stabilitas wilayah Asia Timur Laut dan bahkan menyebabkan potensi perang dengan AS.

Meski demikian, China sangat keberatan dengan sanksi sepihak AS terhadap Korut. Sanksi tersebut telah memukul ekonomi negara itu dengan keras, menciptakan lebih banyak kesulitan bagi warga di luar kota-kota besar.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA