Kamis 03 Dec 2020 08:09 WIB
Cerita di Balik Berita

Tak Tidur Gara-Gara Dekrit Presiden Gus Dur

Tim Republika harus bergadang karena Gus Dur mengeluarkan dekrit membekukan DPR.

M Subroto, Jurnalist Republika
Foto:

Stop Press

Wahid Keluarkan Dekrit, MA Tolak

JAKARTA -- Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya mengeluarkan dekrit, Senin (23/7), pukul 01.00 dinihari. Dalam dekrit yang dibacakan juru bicara kepresidenan, Yahya C Staquf, Presiden membubarkan DPR/MPR, dan membekukan Partai Golkar. Pengumuman dekrit disampaikan di Istana Merdeka. Wahid hanya didampingi para juru bicaranya tanpa disertai ajudan militer berseragam. Hadir dalam pengumuman itu sejumlah aktivis LSM pro Wahid dan pengurus partai-partai gurem. Mereka berada di Istana sejak lepas Isya.

Setelah pengumuman dekrit, para pimpinan MPR dan pimpinan fraksi langsung mengadakan pertemuan di ruang kerja Amien Rais. Juga hadir Wakapolda Metro Jaya Brigjen Makbul Padmanegara. Mereka memutuskan mempercepat SI MPR dari jadwal pukul 09.00 diajukan menjadi pukul 08.00. Mereka memperkirakan Megawati Soekarnoputri akan langsung dilantik menjadi Presiden pada pukul 11.00, setelah sebelumnya mencabut mandat dari Wahid.

Beberapa anggota MPR bahkan sekitar pukul 02.30 sudah ada yang menuju gedung DPR/MPR. Terlihat puluhan anggota MPR yang berjalan kaki dari hotel Mulia (tempat mereka menginap) menuju gedung DPR/MPR. Sedangkan aparat keamanan yang pada sore hari mengadakan apel di Monas masih tetap bersiaga. Kapuspen TNI Marsda Graito Usodo, ketika dikonfirmasi Republika dengan santai menjawab, ''Pagi ini pukul 07.30 kita ada jumpa pers,'' katanya.

Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menolak pembubaran DPR/MPR dan pembekuan Partai Golkar. Menurutnya sikap presiden otoriter dan berpegang pada kekuasaan. ''Bukan pada hkum, sehingga bisa jadi otoriter,''tegasnya. Hari ini, kata Akbar, DPR akan meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mengeluarkan fatwa. Akbar menjelaskan, Sidang Istimewa MPR pagi ini dipercepat. Sidang langsung meminta pandangan fraksi dan mencabut mandat MPR terhadap Presiden Wahid. Kemudian, hari itu juga akan menetapkan Wakil Presiden Megawati menjadi presiden.

Bersamaan dengan pengumuman dekrit, Akbar langsung memerintahkan seluruh anggota MPR Fraksi Golkar menghubungi daerah masing-masing untuk mengamankan kantor DPD-DPD Partai Golkar.

Sebelumnya, Wahid bertemu Menko Polsoskam Agum Gumelar dan Panglima TNI Laksamana Widodo AS. Mereka mendampingi Presiden sejak pukul 22.50 hingga pukul 24.00. Sebelum itu, pada jumpa pers selepas Maghrib, Presiden berjanji akan melakukan tindakan pada pukul 22.00. Sejak itu Amien beserta pimpinan MPR dan para ketua fraksi di MPR mengadakan pertemuan di ruang kerjanya. Pada pukul 23.00 datang Kapolda Metro Jaya Irjen Sofjan Jacoeb. Pada pukul 24.00 mereka keluar. Amien mengatakan bahwa mereka tak jadi melakukan tindakan tertentu, termasuk mempercepat SI MPR karena Presiden tak melakukan tindakan sesuai janjinya pada pukul 22.00

Selama Agum dan Widodo bertemu Presiden, sejumlah tokoh LSM berada di pintu masuk Istana Mereka. Di antara mereka tampak Rachmawati Soekarnoputri, Arbi Sanit, Hermawan Sulistiyo, Jeffrey A Winters, Muchtar Pakpahan, dan Yenny Rosa Damayanti.

Maklumat Presiden RI

Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama perkembangan politik yang menuju pada kebuntuan politik akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut yang telah memperparah krisis ekonomi dan mengahangi usaha penegakan hukum dan pemberantasa korupsi yang diakibatkan oleh pertikaian kepentingan politik kekuasaan yang tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah perundangan. Apabila hal ini tidak segera dicegah akan menghancurkan berdirinya negara RI. Maka dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa serta berdasarakan kehendak sebagian terbesar masyarakat Indonesia, kami selaku Kepala Negara RI terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan.

1. Membekukan MPR RI dan DPR RI

2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun

3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orba dengan

4. Pembubaran Partai Golkar. tim republika

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke [email protected].
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement