REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan perlunya kesepakatan dalam menyamakan standar protokol kesehatan dan status kesehatan yang dapat meningkatkan kepercayaan antara negara ASEAN. Dengan begitu, mobilitas manusia, kegiatan bisnis, dan berbagai fasilitas bisa berfungsi kembali tanpa mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan.
Hal ini disampaikannya pada webinar ASEAN University Leaders Virtual Meeting dengan tema “Risk Management & Recovery Plan in the Context of Indonesia Post COVID-19” dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (2/12).
“Saya harap agar para pemimpin universitas yang hadir pada pertemuan ini bisa menginformasikan kepada penentu kebijakan di negara masing-masing, mengenai seruan perlunya rencana bersama pemulihan pasca pandemi dalam rangka kebijakan dan teknologi,” kata Moeldoko dikutip dari siaran resmi KSP.
Moeldoko menyampaikan bagaimana 10 negara anggota ASEAN memiliki sejarah kerja sama bilateral dan regional di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pendidikan. Bahkan, konektivitas dan mobilitas manusia maupun barang antara negara sangat tinggi sebelum terjadinya pandemi.
Ia menyadari, semua negara anggota ASEAN menghadapi pandemi dengan ancaman, respon dan tantangan yang berbeda. “Tapi faktanya, tidak ada satu pun negara yang tidak membutuhkan dukungan negara lain sama sekali,” tambahnya.
Moeldoko juga menyampaikan pentingnya riset sebagai dasar pembuatan kebijakan publik. Indonesia, kata dia, juga telah melakukan berbagai riset sehingga menghasilkan berbagai data terkait pandemi dari kasus suspek, terkonfirmasi, isolasi, perawatan, kasus meninggal dan juga sembuh.
Data-data tersebut kemudian dapat diolah dan dianalisa sehingga menjadi dasar dalam pengembangan obat, vaksin, alat kesehatan, teknologi, dan kebijakan publik. Ia menegaskan, saat ini Pemerintah Indonesia tengah menerapkan kebijakan menuju tatanan masyarakat yang aman dan produktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
