Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Biden tak Langsung Batalkan Perjanjian Dagang dengan China

Rabu 02 Dec 2020 21:02 WIB

Red: Nidia Zuraya

 Presiden terpilih Joe Biden menghadiri briefing keamanan nasional di The Queen theater, Selasa, 17 November 2020, di Wilmington, Del.

Presiden terpilih Joe Biden menghadiri briefing keamanan nasional di The Queen theater, Selasa, 17 November 2020, di Wilmington, Del.

Foto: AP Photo/Andrew Harnik
Dalam perjanjian tahap I, China sepakat menambah pembelian barang dan jasa dari AS.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGALORE -- Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Joe Biden, mengatakan ia tidak akan langsung membatalkan perjanjian dagang tahap I antara AS dan China, demikian isi wawancara Biden bersama New York Times (NYT), Rabu (2/12). Perjanjian dagang AS dan China, yang telah disepakati oleh Presiden Donald Trump, akan menghapus tarif/bea masuk produk impor asal China.

Biden, saat diwawancarai oleh kolumnis NYT, Thomas Friedman mengatakan prioritas kebijakan luar negerinya, antara lain mengusulkan penyaluran paket stimulus ke Kongres. Lobi-lobi untuk mencapai tujuan itu telah Biden lakukan sebelum ia resmi menjabat pada Januari 2021.

Reuters minggu ini memberitakan Trump berupaya menempatkan Biden ke dalam posisi garis keras terhadap Beijing — dan langkah itu didukung oleh sentimen anti China di Kongres. Namun, kondisi itu tidak direspons baik oleh pasar uang khususnya dalam empat tahun terakhir.

Baca Juga

“Saya tidak akan membuat keputusan tiba-tiba dan itu juga akan berlaku pada kebijakan soal tarif. Saya tidak akan membuat keputusan yang didorong oleh prasangka,” kata Biden saat diwawancarai Friedman.

Biden mengatakan kebijakan luar negerinya akan menargetkan “perbuatan melanggar hukum” yang diduga dilakukan China, di antaranya mencuri hak kekayaan intelektual, menetapkan harga lebih murah (dumping) terhadap barang ekspor, dan memberi subsidi yang ilegal terhadap perusahaan, serta memaksa adanya alih teknologi dari perusahaan AS ke perusahaan China.

Namun, ia menekankan perlunya ada konsensus dari dua pihak. Pemerintah, menurut Biden, juga harus fokus berinvestasi di penelitian dan pengembangan, infrastruktur, dan pendidikan sehingga perusahaan-perusahaan AS dapat bersaing dengan perusahaan China.

“Saya ingin memastikan kita akan berjuang sekuat tenaga dengan menempatkan Amerika sebagai prioritas,” kata Biden.

“Strategi terbaik China, menurut saya, salah satunya mengambil alih mereka yang dulunya adalah mitra kita,” tambah dia.

Di bawah perjanjian tahap I yang diteken tahun ini, China sepakat untuk menambah pembelian barang dan jasa dari AS yang nilainya mencapai 200 miliar dolar AS (sekitar Rp2.818 triliun) dalam kurun waktu 2020-2021.

Namun, perjanjian itu tetap memberlakukan bea masuk sebesar 25 persen terhadap barang-barang dan alat industri buatan China yang digunakan oleh pabrik-pabrik di AS senilai 250 miliar dolar AS (sekitar 3.522 triliun). Kesepakatan dagang itu juga masih memberlakukan bea masuk untuk produk AS ke China senilai 100 miliar dolar AS (sekitar Rp1.409 triliun).

Sementara itu terkait Iran, Biden menegaskan AS akan mencabut sanksi jika Teheran kembali menuruti “isi perjanjian nuklir”.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif bulan lalu mengatakan pihaknya akan mengikuti keseluruhan isi perjanjian nuklir yang disepakati pada 2015 jika Biden mencabut sanksi AS terhadap Iran. Zarif mengatakan isi kesepakatan itu dapat cepat diterapkan di Iran hanya melalui tiga keputusan presiden.

“Dalam hubungan dengan mitra dan sekutu kami, kami akan lanjut bernegosiasi dan mengikuti perjanjian yang bertujuan memperkuat dan memperpanjang pengawasan terhadap program nuklir Iran, dan program pengembangan misilnya,” kata Biden.

sumber : Antara/Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA