Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

Partai Berkuasa Korsel Dorong Beli 2 Juta Vaksin Tambahan

Senin 30 Nov 2020 14:51 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Teguh Firmansyah

Ilustrasi vaksin. Hasil survei penerimaan vaksin Covid-19 yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang didukung UNICEF dan WHO menunjukan bahwa mayoritas masyarakat siap divaksin Covid-19.

Ilustrasi vaksin. Hasil survei penerimaan vaksin Covid-19 yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang didukung UNICEF dan WHO menunjukan bahwa mayoritas masyarakat siap divaksin Covid-19.

Foto: istimewa
Ada lonjakan kasus Covid19 di Korsel yang memicu kekhawatiran.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Partai berkuasa di Korea Selatan (Korsel) meminta pemerintah membeli jutaan dosis vaksin virus Covid tambahan, Senin (30/11). Hal ini menyusul lonjakan jumlah infeksi yang menimbulkan kekhawatiran tentang rencana vaksin pemerintah sebelumnya.

Korsel berencana untuk mendapatkan dosis yang cukup untuk vaksinasi 30 juta orang atau sekitar 60 persen populasi. Namun anggota parlemen Partai Demokrat mengatakan, pihaknya akan mendorong penyediaan dana untuk membeli dosis untuk setidaknya 44 juta penduduk Korsel.

"Partai ingin mendorong pengalokasian tambahan 1,3 triliun won atau 1,57 miliar dolar Singapura untuk anggaran tahun depan," ujar seorang pejabat kantor anggota parlemen Partai Demokrat Lee Nak-yon kepada Reuters.

Korsel masih berjuang melawan salah satu gelombang infeksi virus Covid  yang dipicu oleh 'wabah kecil' di ibu kota Seoul. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) melaporkan 438 kasus virus Corona baru pada Ahad (29/11) malam waktu setempat.

Total keseluruhan nasional kasus virus Covid-19 menjadi 34.201. Sementara 526 orang meninggal dunia karena virus.

Rencana pembelian vaksin pemerintah Korsel saat ini menempatkannya jauh di atas target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk pembelian awal persediaan bagi 20 persen orang paling rentan.

Sementara negara-negara Uni Eropa, dan Inggris menyetujui batas minimum 40 persen.

Pihak berwenang Korsel mengatakan tidak terburu-buru untuk mendapatkan sejumlah besar vaksin dengan cepat. Sebab negara tersebut telah berhasil menjaga tingkat infeksi pada tingkat yang dapat dikendalikan.

Korsel lebih memilih untuk menunggu dan melihat vaksin mana yang bekerja paling baik.  KDCA mengatakan pihaknya tidak akan mulai memvaksinasi publik hingga kuartal kedua 2021.

 

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA