REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mengkhawatirkan penyalahgunaan fungsi guru dalam Pilkada 2020. P2G mengimbau guru bersikap independen dalam Pilkada 2020.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim meminta para guru jangan terjebak dalam situasi politik praktis. Apalagi waktu pencoblosan di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 kian dekat pada awal Desember nanti.
"Guru jangan memobilisasi atau mau dimobilisasi oleh para tim sukses/kandidat calon kepala daerah yang bertarung," kata Satriwan dalam keterangan resmi yang diterima Republika beberapa waktu lalu.
Satriwan menyebut sebagian siswa bakal memperoleh hak pilih untuk pertama kalinya pada Pilkada tahun ini. Ia mewanti-wanti agar guru jangan sampai memaksakan pilihan pada muridnya.
"Apalagi sampai memengaruhi pilihan politik para siswa seperti kelas XI dan XII, yang secara usia berpotensi menjadi pemilih pemula dalam Pilkada," ucap Satriwan.
Satriwan juga mengingatkan para guru berstatus ASN terikat oleh Disiplin PNS dalam PP No. 53 Tahun 2010. Guru-guru, lanjut Satriwan hendaknya melakukan pendidikan politik dan pendidikan demokrasi yang tetap memegang tegus independensi.
"Keterlibatan dalam mobilisasi politik berpotensi meningkatkan penularan Covid-19. Sehingga malah membuat para guru tersebut menjadi pemicu klaster sebaran penularan Covid-19 di sekolah," ujar Satriwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
