Thursday, 13 Rajab 1442 / 25 February 2021

Thursday, 13 Rajab 1442 / 25 February 2021

Edhy Prabowo Bukti Pemerintah tak Serius Berantas Korupsi

Kamis 26 Nov 2020 19:02 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Indira Rezkisari

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M Din Syamsuddin menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M Din Syamsuddin menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

Foto: Republika/Thoudy Badai
Penangkapan Edhy tidak mengejutkan karena ekspor benih lobster memang kontroversial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M Din Syamsuddin menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan Din menyusul adanya kasus Djoko Tjandra dan yang terbaru penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Ini indikator bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak bersungguh-sungguh memberantas korupsi dan masih banyak lagi kasus-kasus lain bagaikan puncak gunung es. Maka dua kasus yang disebut tadi harus menjadi pelajaran dan harus dituntut, disingkap sampai ke akar-akarnya," kata Din dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (26/11).

Ia mengatakan dua kasus tersebut menambah keprihatinan KAMI bahwa korupsi masih merajalela. Din memandang, adanya dua kasus tersebut menjadi bukti bahwa pemerintahan tidak mampu bekerja secara benar dalam upaya pemberantasan korupsi.

"KAMI dari dulu menyoroti ada pelemahan KPK, terlepas dari kami mengapresiasi KPK, namun dengan adanya UU KPK, itu sedikit banyak telah memperlemah," ujarnya.

Deklarator KAMI, Said Didu mengaku bersyukur dengan penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK. Penangkapan tersebut menunjukan bahwa KPK masih ada. "Alhamdulilah KPK masih ada," tuturnya.

Said mengatakan, sebagai mantan birokrat, dirinya tidak terlalu kaget hal tersebut akan terjadi. Menurutnya hal tersebut sudah terlihat ketika eskpor lobster tersebut menjadi kontroversial di masyarakat.

"Menurut saya kaidah-kaidahnya agak di luar kaidah birokrasi. Jadi semua serba mendadak dan semua yang diberikan izin adalah teman-teman dekat penguasa, jadi tidak ada proses lelang, tidak ada apa, jadi saya nyatakan bahwa inilah salah satu bentuk oligarki kekuasaan yang sedang dipraktekkan dan alhamdulillah KPK berjalan sehingga mudah-mudahan oligarki-oligarki di tempat lain itu tidak terjadi lagi," ungkapnya.

Deklarator KAMI lainnya, Refly Harun mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus memiliki determinasi untuk memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun ia melihat upaya tersebut tidak dilakukan. Mulai dari periode pertama sampai periode saat ini, Refly melihat tidak ada kesungguhan pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi.

"Bahkan sebaliknya terjadi pelemahan KPK diujung masa pemerintahan Jokowi jilid pertama, untungnya saat ini mudah-mudahan KPK siuman sedikit dengan penangkapan menteri Edhy Prabowo," ucapnya.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA