REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang melakukan finalisasi untuk menentukan daerah-daerah prioritas vaksinasi. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, warga di daerah prioritas tersebut nantinya akan didahulukan untuk mengakses vaksin Covid-19.
"Tentunya dengan pertimbangkan berbagai aspek seperti jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas, wilayah, dan aspek lainnya," ujar Wiku dalam keterangan pers di kantor presiden, Kamis (26/11).
Jadwal vaksinasi sendiri belum diputuskan pemerintah. Wiku menyampaikan, program vaksinasi nasional sangat bergantung pada hasil uji klinis tahap 3 yang sedang dilakukan. Hasil dari uji klinis ini nantinya diteliti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk selanjutkan diberikan izin edar darurat (EUA).
"Saat ini pemerintah fokus memastikan vaksin yang digunakan nanti aman, berkhasiat, dan minim efek samping," katanya.
Pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur distribusi vaksin Covid-19. Wiku menyebutkan, rata-rata kesiapan sistem cold chain untuk menjaga suhu vaksin yang tersebar di seluruh daerah telah mencapai 97 persen.
"Secara logistik, persiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain dengan tujuan menjaga kualitas atau efektivitas sudah berjalan dengan baik," kata Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
