REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menargetkan setiap tahun pertambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) setiap tahun mencapai 1.000 Megawatt (MW). Ini dilakukan untuk mengejar target kontribusi PLTS sebesar 6.500 MW pada 2025 sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Andhika Prastawa Ketua Umum AESI mengungkapkan AESI berupa membantu pemerintah mendorong penggunaan PLTS guna mencapai target yang dibuat, Perpres 22 tahun 2017 atau RUEN serta roadmap yang dibuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah memiliki target kontribusi  bauran energi terbarukan 2025 sebesar 23 persen, di dalamnya ada energi surya yang ditargetkan berkontribusi dengan kapasitas terpasang 2025 adalah 6.500 MW.

"Saat ini kita baru berhasil memiliki kurang dari 200 MW PLTS terpasang di seluruh Indonesia, dan ini membuka kesenjangan 200 yang harus dicapai dalam tahun-tahun mendatang. Dengan dibagi rata maka satu tahun dalam lima tahun mendatang mngkin lebih dari 1.000 MW harus terpasang tiap tahun agar mencapai target 6.500 MW," kata Andhika, Kamis (26/11).

Berbagai usaha dilakukan untuk mendorong pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan agar tercapai kecepatan dalam energi surya. Salah satunya mendorong pemerintah menerbitkan kebijakan pengembangan energi surya di belakang PLN dgn pola rooftop. 

"Ini diyakini dapat percepat  capaian PLTS nasional tersebut," ujarnya.

Untuk sistem Jawa dengan kapasitas terpasang listrik nasional pada siang hari sekitar 20 ribu MW, maka diperkirakan 2.500 MW PLTS rooftop dapat diakomodasi di sistem Jawa-Bali sehingga ini udah membantu mendekati 50 persen dari target bauran energi nasional. "Sehingga penggunaan rooftop ini sangat didorong," ungkap dia.

Ia pun meminta tidak hanya Kementerian ESDM yang turun tangan. Dua Kementerian lain yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam peningkatan pemanfaatan energi sinar matahari dari sisi penyediaan bahan baku produksi panel surya.

Menurutnya peran Kementerian BUMN sangat strategis karena selain merupakan pembina korporasi BUMN yang sangat berpotensi untuk menggunakan pemanfaatan enerrgi surya seperti Angkasa Pura, Pelindo, BUMN pertambangan dan sebagainya. PLN sangat penting karena pada BUMN inilah kebijakan tarif yang dibuat Kementerian ESDM akan dilaksanakan, serta diletakkan tanggung jawab untuk mencapai target tesebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika