REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendapatkan tanggapan mantan ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang akrab disapa Buya Syafii ini geram sekaligus kesal, di tengah rakyat menderita akibat dampak pandemi Covid-19, masih saja ada pejabat yang melakukan korupsi.
"Sungguh keterlaluan, di tengah rakyat menderita akibat pandemi, masih ada Menteri yang tertangkap karena korupsi. Saya tidak habis pikir," kata Buya Syafii dalam acara Seminar Nasional Hari Pahlawan tahun 2020 di Jakarta, Kamis (26/11).
Buya Syafii heran, masih ada seorang pejabat negara tidak merasakan penderitaan rakyat saat ini. Menurut Buya Syafii, ketidakhadiran rasa penderitaan rakyat inilah yang membuat bangsa Indonesia akan sulit untuk menyejahterakan bangsanya.
Sungguh ironi, di kala semua negara mengalami dampak ekonomi yang berat akibat pandemi, dan rakyat yang juga ikut terdampak, ternyata ada pejabat menteri yang justru menikmati dengan melakukan tindak pidana korupsi.
Menurut Buya Syafii, hilangnya rasa kesadaran penderitaan rakyat oleh pejabat negara inilah yang justru merusak nilai nilai kepahlawanan. Di kala masa perjuangan para pejuang secara sadar dengan rela meneriakkan slogan merdeka atau mati demi kemerdekaan.
Mereka mempertaruhkan jiwa raganya untuk masa depan bangsa Indonesia. Semua itu, menurut dia, seperti tidak ada maknanya melihat tingkah laku pejabat yang korupsi tersebut.
"Itu yg perlu diingat oleh para politisi itu. Masih kondisi pandemi begini masih ada pejabat menteri yang juga ditangkap karena korupsi. Sudahlah, elite bangsa harusnya sadar tidak boleh lagi bermain main dengan nasib bangsa, melihat rakyat yang sekarang semakin susah dan melarat," tegas Buya Syafii.
Karena itu, Buya mengingatkan kembali, marilah semua elemen bangsa sadar dan segera siuman dengan kondisi bangsa ini. Jangan hanya nilai nilai perjuangan hanya dikerjakan dengan kegiatan seremonial semata.
"Karena kalau hanya seremonial, mau sampai 1.000 tahun kita merdeka nasib kita akan tetap seperti ini karena pejabat kita yang tidak siuman," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
