Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Kepolisian Amankan Pengadaan Logistik Pilkada 2020

Rabu 25 Nov 2020 20:15 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Andi Nur Aminah

Sejumlah petugas melakukan sortir dan pelipatan surat suara

Sejumlah petugas melakukan sortir dan pelipatan surat suara

Foto: Republika/binti sholikah
Terdapat sejumlah kerawanan dalam pengadaan logistik pilkada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian melakukan pengamanan pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di 270 wilayah. Mulai dari proses produksi sampai distribusi pada 24 September sampai 8 Desember. Polisi memastikan siap melaksanakan pengamanan perusahaan logistik maupun gudang logistik pilkada.

"Polri dalam hal ini pelaksana di tingkat Polda sedang melaksanakan pengamanan tahap distribusi logistik pilkada," ujar Kepala Bagian Renops Robinops Sops Polri Kombes Pol Kristono dalam webinar pada Rabu (25/11).

Ia memaparkan, terdapat sejumlah kerawanan dalam pengadaan logistik. Ia menyebutkan, proses pencetakan dan distribusi logistik rawan terlambat karena faktor cuaca maupun hambatan lainnya.

Baca Juga

Logistik berpotensi dicuri, digandakan, dipalsukan, bahkan dibakar atau dirusak. Polisi juga akan mengawasi kerawanan korupsi pengadaan logistik pilkada.

Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang berpotensi menyebar dalam proses pengadaan logistik. Tentunya anggota polri yang melaksanakan pengamanan pun harus menggunakan seragam sesuai SOP dan mengenakan alat pelindung diri (APD) pencegahan Covid-19.

Untuk itu, kata Kristoni, kepolisian melaksanakan deteksi dini antisipasi kerawanan dengan berpatroli di wilayah rawan aksi kejahatan. Polisi melakukan pengawalan distribusi logistik dari percetakan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun kabupaten/kota hingga TPS.

Ia menyebutkan, terdapat 82 perusahaan logistik yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta. Menurut dia, polisi akan menindak tegas pelaku kejatahan maupun pelanggaran protokol kesehatan.

"Mabes Polri setiap saat memberikan petunjuk dan arahan serta melaksanakan kegiatan evaluasi terkait dengan pengamanan di perusahaan terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan," kata dia.

Kristino memerinci, di gudang logistik disiapkan lima personel pengamanan di setiap kabupaten/kota tentu dengan mematuhi protokol kesehatan. Pengamanan dilakukan oleh personel selama 1 x 24 jam. "Jumlah kekuatan pengamanan kita yang dilakukan oleh Polri sebanyak 1.586 personel dengan gudang penyimpanan saat ini sejumlah 178," tutur Kristono.

 

 

 
 

BERITA LAINNYA