Rabu 25 Nov 2020 16:18 WIB

Kemendikbud Berupaya Keras Atasi Krisis Pembelajaran

Kemendikbud melakukan efiesiensi dan memperjuangkan anggaran untuk pembelajaran.

Rep: Dessy Suciati Saputri  / Red: Ratna Puspita
Mendikbud Nadiem Makarim.
Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Mendikbud Nadiem Makarim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, kementeriannya telah berupaya keras mencari solusi atas krisis yang terjadi di masa pandemi ini, khususnya di bidang pendidikan. Menurutnya, berbagai hal yang diupayakan termasuk melakukan efisiensi di kementeriannya dan memperjuangkan berbagai macam anggaran untuk pembelajaran.

“Jadi, Kemendikbud bekerja siang dan malam untuk menemukan jawaban atas semua tantangan dan kesulitan yang terjadi,” ujar Nadiem saat konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (25/11).

Baca Juga

Kemendikbud telah merelaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) agar kepala sekolah dapat menggunakannya untuk membantu para guru honorer dan mempersiapkan kebutuhan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kemendikbud juga mengalokasikan Rp 1 triliun untuk bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan melaksanakan berbagai macam kebijakan agar perguruan tinggi bisa melakukan penundaan pencicilan dan berbagai macam relaksasi UKT. 

Nadiem mengaku mendapatkan informasi bahwa tak sedikit mahasiswa yang terancam putus kuliah karena krisis ekonomi yang terjadi. “Setelah itu kami mendengar teman-teman kita di sekolah swasta mengalami berbagai macam krisis,” tambahnya.

Karena itu, Kemendikbud kembali menggelontorkan dana sebesar Rp 3 triliun dari BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang sebelumnya tidak pernah diberikan untuk sekolah swasta. “Tapi kali ini diberikan untuk sekolah swasta dan negeri untuk yang paling terdampak Covid di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Nadiem juga menyampaikan kementeriannya berjuang untuk memanfaatkan dana Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 7 triliun untuk bantuan kuota bagi para siswa yang kesulitan selama masa pembelajaran jarak jauh. Tak hanya itu, Kemendikbud juga berupaya mengamankan dana Rp 1,5 triliun untuk mengakselerasi tunjangan profesi guru serta menganggarkan dana sebesar Rp 3,6 triliun untuk diberikan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS.

“Semoga dengan program-program ini kita bisa membuat guru-guru kita, sekolah-sekolah kita, murid-murid kita sadar bahwa kita hadir di tengah krisis ini,” kata Nadiem.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement