Saturday, 15 Rajab 1442 / 27 February 2021

Saturday, 15 Rajab 1442 / 27 February 2021

Menkop: Banpres Produktif Telah Tersalurkan Rp 23,4 Triliun

Rabu 25 Nov 2020 12:34 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Friska Yolandha

Pekerja menjemur kerupuk putih di sentra pembuatan kerupuk di Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/10). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, Bantuan Presiden (Banpres) Produktif sudah tersalurkan sebesar Rp 23,4 triliun atau 81,19 persen.

Pekerja menjemur kerupuk putih di sentra pembuatan kerupuk di Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/10). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, Bantuan Presiden (Banpres) Produktif sudah tersalurkan sebesar Rp 23,4 triliun atau 81,19 persen.

Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA
Bantuan tersebut diterima oleh 9,7 juta pelaku usaha mikro.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, Bantuan Presiden (Banpres) Produktif sudah tersalurkan sebesar Rp 23,4 triliun atau 81,19 persen. Bantuan tersebut diterima oleh 9,7 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Seperti diketahui, Banpres Produktif Usaha Mikro diberikan sebesar Rp 2,4 juta ke pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat. Hingga akhir 2020, pemerintah masih membuka kesempatan kepada 3 juta pelaku usaha guna mendapatkan Banpres itu. 

Program tersebut diluncurkan pemerintah agar para pelaku usaha mikro tetap dapat bertahan menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. “Bagi UMKM yang sudah bankable dapat mengakses kredit perbankan, maupun lembaga pembiayaan lainnya,” kata Teten melalui keterangan resmi pada Rabu (25/11).

Ia mengatakan, hasil rapid survey Asian Development Bank (ADB) menunjukkan, kebijakan yang paling dibutuhkan usaha mikro di masa pandemi Covid-19 ini yaitu pinjaman tanpa bunga dan agunan dengan persentase sebanyak 91,8 persen usaha mikro. Kemudian sebanyak 89,5 persen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membutuhkan bantuan hibah. 

“Bagi pelaku usaha mikro seperti petani, nelayan, atau petambak yang belum mengakses pembiayaan perbankan dapat mengakses,” kata Teten. 

Sedangkan bagi pelaku usaha yang sudah berkoperasi, lanjutnya, diminta dapat mengakses penguatan modal kerja Koperasi melalui LPDB-KUMKM. 

Pemerintah menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui LPDB-KUMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1 triliun. Kemenkop telah menyalurkan 100 persen dengan 63 koperasi penerima atau 101.011 UMKM penerima.

"Saat ini LPDB-KUMKM mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp 292 miliar diperuntukan bagi koperasi supaya menyerap produk petani dan nelayan," jelasnya. 

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 minus 3,49 persen. Meski angka ini menunjukkan terjadinya pertumbuhan positif sejak kuartal 2 dari kuartal sebelumnya yang minus 5,32 persen. 

Adapun angka jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang. Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen. 

“Maka UMKM dan kewirausahaan menjadi sangat vital posisinya dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, kita juga dihadapkan dengan Rasio Kewirausahaan rendah berkisar 3,47 persen,” ujar Teten. 

Upaya meningkatkan rasio kewirausahaan salah satunya menurut Teten dapat dilakukan melalui jalur perguruan tinggi. Skemanya dengan memasukkan kewirausahaan ke dalam semua kurikulum bidang studi, mendirikan inkubator wirausaha, dan mengadakan event kewirausahaan bagi mahasiswa. 

“Adapun Program Studi Magister Manajemen Keuangan FEB Unpad juga dapat mendukung penguatan KUMKM. Khususnya melalui pemberian masukan yang konstruktif berkenaan model dan skema pembiayaan UMKM yang lebih efektif ke depannya,” tutur dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA