REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan menegaskan kembali tidak akan membangun hubungan dengan Israel sampai negara Palestina bisa hidup dan meraih kemerdekaan dengan langkah yang dapat diterima Palestina. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir di Voice of America, Rabu (25/11).
Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas laporan spekulatif media dan komentar yang terus-menerus menilai bahwa Pakistan sebagai negara mayoritas Muslim di Asia Selatan kemungkinan akan mempertimbangkan kembali penolakannya untuk mengakui Israel.
Kemenlu Pakistan menyebut spekulasi itu tak berdasar dan menekankan bahwa Islamabad dengan teguh mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Pernyataan Perdana Menteri Imran Khan baru-baru ini sudah jelas dan tegas atas persoalan Palestina.
"Perdana menteri telah memperjelas bahwa, Pakistan tidak bisa mengakui Israel, kecuali ada penyelesaian yang adil yang memuaskan rakyat Palestina. Perdamaian yang adil dan langgeng, sangat penting untuk solusi kedua negara sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama Islam yang relevan, dengan perbatasan sebelum 1967, dan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kota negara Palestina yang layak, merdeka dan bersebelahan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri.
Pakistan telah mengecam Israel sejak didirikan pada 1947. Orang Pakistan pun tidak dapat mengunjungi negara Yahudi tersebut karena paspor negara Pakistan berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel.
Kunjungan "rahasia" Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Arab Saudi pada pekan lalu untuk pembicaraan dengan Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman telah memicu spekulasi bahwa Riyadh bergerak menuju pengakuan Israel. Spekulasi itu berasal dari kesepakatan bersejarah yang ditengahi oleh Amerika Serikat yang dicapai Uni Emirat Arab dengan Israel pada Agustus yang membangun hubungan antara kedua negara.
Pejabat Saudi membantah kunjungan yang dilaporkan oleh Netanyahu. Tetapi dugaan perjalanan itu juga meningkatkan rumor tentang Pakistan yang mengikuti dan mengakui Israel di bawah tekanan Saudi.
Perdana Menteri Pakisan Imran Khan mengakui pemerintahannya berada di bawah tekanan diplomatik untuk mengakui Israel. Namun dia mengelak ketika diminta untuk mengatakan apakah "negara-negara Muslim persaudaraan" juga termasuk di antara mereka yang menekan Pakistan setelah kesepakatan UEA-Israel.
"Biarkan, ayo lanjutkan. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kami diskusikan di depan umum karena hubungan baik kami dengan (negara Muslim). Kami tidak ingin mengecewakan mereka. Biarkan negara kita berdiri tegak, lalu ajukan pertanyaan seperti itu," kata Khan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
