Selasa 24 Nov 2020 18:45 WIB

Gubernur Tokyo Pastikan Jepang Gelar Olimpiade

Gubernur Tokyo Yuriko Koike menegaskan Jepang masih dapat jadi tuan rumah Olimpiade

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
Gubernur Tokyo Yurike Koike menerima bendera Olimpiade. Koike menegaskan Jepang masih dapat jadi tuan rumah Olimpiade. Ilustrasi.
Foto: REUTERS/Stefan Wermuth
Gubernur Tokyo Yurike Koike menerima bendera Olimpiade. Koike menegaskan Jepang masih dapat jadi tuan rumah Olimpiade. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Gubernur Tokyo Yuriko Koike menegaskan Jepang masih dapat menjadi tuan rumah Olimpiade walaupun lonjakan kasus infeksi virus corona baru-baru ini cukup mencemaskan. Bulan ini Negeri Sakura mengalami lonjakan kasus baru harian Covid-19.

Baru-baru ini Jepang melaporkan hampir 2.000 kasus setiap hari. Kondisi itu terjadi setelah pemerintah mencoba untuk meningkatkan aktivitas bisnis untuk mengatasi keterpurukan ekonomi yang dipicu pandemi.

Baca Juga

"Sebagai kota tuan rumah, saya bertekad menggelar pertandingan apa pun taruhannya," kata Koike dalam konferensi pers, Selasa (24/11).

Pernyataannya disampaikan satu pekan usai Presiden Komite Olimpiade Thomas Bach mengunjungi Tokyo. Ia menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat Olimpiade Jepang, salah satunya Koike.

Koike mengatakan patuhnya masyarakat memakai masker menjadi salah satu langkah yang paling efektif menyelamatkan Jepang dari angka infeksi yang tinggi seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Ia mengatakan banyak masyarakat Jepang yang memakai masker atas dasar 'kewajiban moral' untuk turut mencegah penyebaran virus.

Melonjaknya kasus infeksi baru-baru ini dapat memicu kekhawatiran penyelenggara Olimpiade tahun depan. Bach mengatakan demi melindungi masyarakat Jepang, 'para peserta' dan atlet di minta untuk divaksin terlebih dahulu.

Namun belum diketahui apa yang perlu dilakukan apabila kasus infeksi di negara tuan rumah naik. Koike telah bertemu dengan Perdana Menteri Yoshihide Suga untuk membahas upaya mitigasi melonjaknya kasus infeksi baru-baru ini.

Pada Ahad (22/11) Suga mengumumkan pemerintah memutuskan menangguhkan kampanye pariwisata GoTo di sejumlah wilayah. Kampanye itu bertujuan membantu industri pariwisata dengan cara memberi diskon pada wisatawan agar semakin banyak orang yang berbelanja dan berlibur.

Pemerintah Jepang dikritik karena dinilai terlalu lambat dalam membantu industri pariwisata. Pada April dan Mei, Jepang menggelar masa darurat selama tujuh pekan. Pemerintah meminta masyarakat diam di rumah dan pengusaha menutup tokonya.

Berdasarkan data pemerintah hingga Senin kemarin, Jepang sudah mengonfirmasi 134 ribu kasus infeksi dan hampir 2.000 kasus kematian. Sementara sejauh ini Tokyo sudah mengonfirmasi hampir 38 ribu kasus infeksi.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement