REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta berharap, aparat dan pemerintah harus berkolaborasi mengajak ulama dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Dia menilai, ulama mestinya diajak berkolaborasi, bukan dikriminalisasi.
“Kolaborasi dengan ulama dan tokoh masyarakat menjadi kunci kesuksesan penanganan Covif-19. Bukan malah mengkriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat yang dianggap oposisi pemerintah," kata Sukamta saat dikonfirmasi, Selasa (24/11).
Sukamta menyayangkan, ketika tokoh yang dianggap bagian dari pemerintah melanggar protokotol kesehatan dibiarkan saja. Ia menilai, mestinya aparat keamanan, satgas Covid-19 harus berlaku tegas, adil dan konsisten.
Sukamta mengingatkan, bahwa angka positif Covid-19 terus meningkat setiap hari dan belum ada tanda-tanda penurunan sehingga semua elemen bangsa harus bersatu berjuang bersama melawan Covid-19.
Kejelasan strategi, ketegasan kebijakan dan konsistensi menjadi kunci kesuksesan penanganan pandemi dan resesi ekonomi akinat Covid-19. Ia pun mengingatkan Pemerintahan Presiden Jokowi agar memiliki kejelasan strategi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan tidak membuat masyarakat kebingungan terutama dalam penerapan protokol kesehatan.
"Pemerintah merupakan contoh rakyat, namun di beragam momen. Pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap proktokol kesehatan. Akibatnya masyarakat pun abai," kata dia menambahkan.
Sebagaimana diketahui, perkara pelanggaran protokol kesehatan tengah menyeruak. Belakangan, kasus pelanggaran protokol kesehatan pada pernikahan putri Habib Rizieq Shihab diusut oleh aparat. Kejadian ini juga disusul pencopotan Baliho HRS oleh Rizieq Shihab.
Namun di lain pihak, sebagian masyarakat juga mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak menindak pelanggar protokol kesehatan yang lain. Hal ini kemudian menimbulakn spekulasi bahwa penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan itu bersifat politis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
