REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Indonesia masuk dalam kondisi darurat pendidikan akibat pandemi Covid-19, yang tengah dialami negeri ini dalam 10 bulan terakhir. Dua aspek yang dirasakan akibat darurat pendidikan tersebut adalah aspek kuantitas dan kualitas pendidikan.
"Darurat pendidikan ini terutama sangat terasa mungkin sekitar empat bulan terakhir ini," ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda, dalam siaran pers yang dikirimkan oleh PKB Jabar, Ahad (22/11).
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyerahkan bantuan dana pendidikan untuk 30.150 siswa yang tersebar di 388 sekolah di Kabupaten Karawang. Rinciannya, ke 388 sekolah tersebut tersebar ada di 280 SD, 59 SMP, 13 SMA dan 36 SMK.
Syaiful Huda juga menyerahkan bantuan untuk renovasi kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SMP, SMA, Program Center of Excellent/Pusat unggulan untuk SMK, alat kesenian untuk SMK, dan bantuan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD di Kabupaten Karawang.
Dikatakannya, para tenaga pendidik dan kependidikan, teramsuk orang tua siswa sekolah itu sendiri, sama-sama mengalami kedaruratan dua aspek tersebut. "Sekarang banyak anak yang tidak disekolahkan oleh orangtuanya baik ke paud maupun ke SD karena kondisi ekonomi, karena lupa, atau bahkan sengaja karena tidak adanya biaya," paparnya.
Persoalan ekonomi, kata dia, menjadi masalah yang juga sangat terdampak oleh pandemi. Sehingga, mempengaruhi kemampuan para orang tua terkait kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
"Karena itu, darurat pendidikan ini harus menjadi tanggungjawab bersama, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, seluruh stakeholders pendidikan, dan tidak terkecuali masyarakat itu sendiri," kata Huda.
Dengan begitu, kata dia, masing-masing pihak harus siap ambil peran supaya darurat pendidikan ini tidak semakin mengalami penurunan. Jangan sampai, kata Huda, darurat pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau sekolah.
Karena itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk membangun solidaritas dengan perannya masing-masing guna mengatasi darurat pendidkan ini. "Karena itu solidaritas ini menjadi sesuatu yang maha penting guna mengatasi darurat pendidikan ini," kata Huda.
Terkait berbagai persoalan tersebut, kata Huda, Komisi X mendorong supaya 20 persen anggaran pendidikan sepenuhnya digunakan untuk pendidikan, tidak untuk kebutuhan yang lain.
"Jadi dari Rp 580 triliun yang diproyeksikan untuk fungsi pendidikan itu, hanya Rp 350 triliun yang tersalurkan atau sisanya sekitar Rp 200 triliun itu mungkin masih digunakan untuk kebutuhan yang lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
