REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- k9

"Menyerahkan kepada pemerintah daerah tanpa berbekal pemetaan daerah dan sekolah yang dapat dikategorikan siap belum siap, menurut saya bentuk lepas tanggung jawab," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, Sabtu (21/11).

Menurut Retno, seharusnya kebijakan ini bukan diserahkan ke pemerintah daerah, akan tetapi dibangun sistem informasi, komunikasi, koordinasi, dan pengaduan yang terencana antara pusat dan daerah. Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi melakukan persiapan buka sekolah dengan infrastruktur dan protokol kesehatan.

Dengan demikian, kata Retno, tugas dan tanggung jawab dalam melindungi anak-anak dapat terwujud. Sebab, buka sekolah bukan hanya berpedoman pada separuh jumlah siswa dan protokol kesehatan saja. Menurut dia, perlu disiapkan infrastruktur, biaya tes swab, dan uji coba kepatuhan seluruh warga sekolah.

"Kalau APBD tidak mampu membiayai bagaimana? Apa kita biarkan sekolah berpotensi kuat menjadi klaster baru?" kata Retno.

Retno menyarankan, agar pemerintah daerah dan pusat fokus pada persiapan infrastruktur dan sosialisasi protokol kesehatan. Sinergi antara dinas dan gugus tugas Covid-19 di daerah juga harus dipastikan kelancarannya.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga harus mulai mengarahkan politik anggaran ke pendidikan, terutama persiapan infrastruktur buka sekolah. Menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, butuh dukungan dana dari pemerintah.

KPAI juga meminta agar sekolah tidak langsung melakukan pembelajaran tatap muka, namun disarankan melalui uji coba dengan sepertiga siswa. "Kalau peserta didik patuh pada protokol kesehatan, barulah menyelenggarakan simulasi untuk siswa di kelas bawahnya. Jangan memulai pembelajaran tatap muka tanpa uji coba terlebih dahulu," kata dia lagi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika