REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA -- Pemerintah Ethiopia, Kamis (19/11), mengatakan kelompok pemberontak bertanggung jawab atas kejahatan berat. Yaitu pembunuhan terhadap warga sipil, selama pertempuran berlangsung di Tigray sejak dua minggu lalu.
Tentara Ethiopia dan pasukan bersenjata Tigray masih bertempur sampai hari ini dan menyebabkan ratusan warga meninggal dunia dan memaksa 30.000 orang mengungsi ke Sudan. Pernyataan Pemerintah Ethiopia itu menanggapi temuan Amnesty International minggu ini yang mengatakan ada pembunuhan terhadap kelompok etnis tertentu di Kota Mai Kadra, Tigray.
Temuan itu diperoleh dari kesaksian beberapa orang yang selamat dari insiden pembunuhan di Mai Kadra. Sejumlah saksi mengatakan pasukan bersenjata di Tigray membunuh puluhan bahkan ratusan warga sipil, yang beberapa di antaranya berasal dari etnis Amhara.
Namun, informasi dari pemerintah dan otoritas di Tigray belum dapat diverifikasi karena akses Internet dan telepon ke Tigray telah diputus. Pemerintah Ethiopia juga membatasi akses masuk ke wilayah Tigray.
"Saat pasukan kami memasuki operasi penegakan hukum tahap akhir untuk menundukkan kelompok ini, kami mengingatkan para pemimpin kelompok ini bahwa ada kejahatan serius yang dilakukan pasukan mereka serta simpatisannya di beberapa tempat seperti Mai Kadra, yang seluruhnya termasuk dalam perbuatan pidana menurut aturan hukum di Ethiopia dan hukum internasional," kata otoritas di Ethiopia melalui siaran tertulis.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari pucuk pimpinan Barisan Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) yang memimpin pemberontakan tersebut.
Dalam kesempatan lain, penasihat politik luar negeri presiden AS terpilih Joe Biden, Anthony Blinken, pada Kamis, meminta otoritas di Ethiopia melindungi warga sipil. "(Kami) cemas melihat krisis kemanusiaan yang berlangsung di Ethiopia, berbagai laporan mengenai kekerasan terhadap kelompok etnis tertentu, dan risiko konflik terhadap keamanan dan perdamaian di kawasan. TPLF dan otoritas di Ethiopia harus mengakhiri pertempuran, membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan, dan melindungi nyawa warga sipil," kata Blinken sebagaimana dilihat dari unggahannya di media sosial Twitter.
Pernyataan dari pemerintah itu terbit satu hari setelah surat penangkapan untuk 76 pejabat militer yang diduga terkait dengan pemimpin kelompok pemberontak di Tigray diterbitkan oleh otoritas keamanan setempat.
Tentara Ethiopia saat ini berusaha untuk menduduki jalanan utama di Tigray dari arah selatan dan barat laut di Kota Mekelle. Pasukan pemerintah juga telah berada dalam radius 200 kilometer (124 mil) di sekitar ibu kota Tigray, kata seorang diplomat yang memantau situasi di lapangan.
Konflik di Ethiopia turut mengguncang stabilitas di negara-negara tetangga. TPLF menembakkan roket ke Eritrea minggu lalu dan insiden itu menyebabkan puluhan ribu pengungsi lari ke Sudan.
Beberapa warga Tigray yang ditemui di Sudan minggu lalu mengatakan mereka, karena latar etnisnya, jadi sasaran tembak kelompok bersenjata pro pemerintah. Namun, klaim itu juga belum dapat diverifikasi karena akses komunikasi yang terbatas baik dari pucuk pimpinan Tigray dan otoritas Ethiopia, dikutip dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
