REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, mengungkapkan, hingga saat ini para nelayan Indonesia masih dalam posisi dilematis untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Situais itu menyebabkan ketergantungan yang masih besar kepada tengkulak.
"Nelayan selalu meminjam modal kepada rentenir, dan harga hasil tangkapan akan ditentukan oleh pemberi modal," kata Yugi dalam dalam dalam Jakarta Food Security Summit, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar secara virtual, Kamis (19/11).
Ia menuturkan, persoalan modal memang masih menjadi salah satu masalah pelik di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, masalah juga datang dari rumitnya perizinan dan kriminalisasi para nelayan karena masalah administrasi perizinan.
Namun dua masalah itu setidaknya sudah teratasi dengan hadirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Yugi mengatakan, di tengah banyaknya masalah yang dialami nelayan, potensi lokal saat ini harus terus dikembangkan. Komoditas andalan seperti rumput laut, sotong, rajungan, dan kepiting perlu perhatian pemerintah dan keberpihakan.
Komoditas-komoditas itu pun harus dapat dihilirisasi untuk bisa menembus pasar ekspor dengan nilai tambah yang lebih. "Prospek nelayan sangat besar, cuma memang kita tidak mengerti, nelayan hanya dianggap baik untuk kampanye politik karena massanya banyak. Setelah itu, nelayan terus meminta tolong," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
