REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA (18/11) – Menjelang pelaksanaan Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut menginstruksikan agar semua kapal penumpang dilakukan uji kelaiklautan kapal khususnya di 51 pelabuhan yang diperkirakan akan mengalami lonjakan penumpang.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo, ada perbedaan antara penyelenggaraan angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (NATARU 2020) dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, kata dia, seluruh dunia sedang menghadapi pandemi Covid19, sehingga diperlukan upaya secara khusus untuk tetap menjamin kelancaran dan keamanan para penumpang dan petugas di lapangan.
“Pada penyelenggaraan Nataru tahun ini, Pemerintah fokus tidak hanya untuk aspek keselamatan dan kesehatan para penumpang dan awak kapal, tetapi juga keselamatan dan kesehatan bagi petugas pelabuhan dan posko di seluruh pelabuhan di Indonesia, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Agus
Selanjutnya, berdasarkan Instruksi tersebut, Dirjen Hubla menginstruksikan agar seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk segera melakukan uji kelaiklautan kapal penumpang sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing mulai tanggal 16 November hingga 14 Desember 2020.
“Uji kelaiklautan kapal semua penumpang ini bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kelancaran, keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi laut pada masa angkutan Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021,” kata Agus di Jakarta dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/11)
Selain itu, semua UPT juga diperintahkan untuk segera melaporkan kesiapan sarana angkutan laut untuk kegiatan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, sesuai format yang telah ditentukan email [email protected], paling lambat tanggal 30 Nopember 2020.
“Sedangkan untuk hasil pemeriksaan Kelaiklautan Kapal penumpang dalam rangka Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 harus dilaporkan melalui email [email protected] sesuai format yang telah ditentukan paling lambat tanggal 18 Desember 2020,’” kata Agus.
Menurut Agus, apabila dalam pemeriksaan Kelaiklautan Kapal penumpang ditemukan ketidaksesuaian major, maka harus dipenuhi paling lambat tanggal 22 Desember 2020. Dan jika pada tanggal yang ditentukan kesesuaian belum dipenuhi maka kapal tidak boleh beroperasi sampai dipenuhinya kesesuaian yang ditentukan.
“Selain itu semua UPT harus melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kapal-kapal penumpang sampai dengan batas akhir posko angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021.
Begitu juga bagi para Kepala Kantor UPT lainnya yang tidak melayani kegiatan angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 juga diwajibkan untuk tetap menyampaikan laporan uji kelaiklautan kapal penumpang di wilayah kerjanya.
“Instruksi ini harus dilaksanakan semua UPT Ditjen Perhubungan Laut di seluruh Indonesia. Jika ada Kepala Kantor UPT yang tidak melaksanakan instruksi Direktur Jenderal ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Dirjen.
Sebagai informasi, periode Angkutan Laut pada Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 akan dimulai sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021. Guna mengantsipasi kenaikan penumpang Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut rencananya akan mempersiapkan armada kapal sebanyak 1.293 kapal dengan kapasitas angkut 3,4 juta penumpang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
