REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengkritik pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya terkait kerumunan di acara Habib Rizieq Shihab (HRS). Din menganggap pemanggilan itu tidak wajar karena bernuansa politik.
"Pemanggilan Anies Baswedan oleh Polda Metro untuk dimintai klarifikasi tentang kerumunan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab dapat dipandang sebagai drama penegakan hukum yang irrasional atau tidak wajar," kata Din dalam keterangan resminya, Rabu (18/11).
Din mengungkapkan belum pernah terjadi Polda memanggil seorang Gubernur yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi. Pemanggilan Gubernur baru wajar jika dalam rangka penyidikan.
"Kejadian ini merupakan preseden buruk yang hanya akan memperburuk citra Polri sebagai lembaga over acting," ujar Din.
Din juga menyoroti terkesan ada diskriminasi dalam dugaan pelanggaran aturan pada kegiatan HRS. Sebab Din memantau tidak dilakukannya hal yang sama terhadap Gubernur lain yang di wilayahnya juga terjadi kerumunan serupa.
"Tindakan ini akan menjadi bumerang bagi rezim, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan," ucap Din.
Sebelumnya, Polri menyatakan akan meminta keterangan kepada HRS mengenai dugaan pelanggaran protokol kesehatan. HRS bakal dimintai klarifikasi terkait acara pernikahan dan Maulid Nabi yang digelar akhir pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
