REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan dana Rp 80,5 triliun untuk pembangunan proyek Tol Trans Sumatra tahap pertama. Dana puluhan triliun rupiah ini dibutuhkan agar kondisi keuangan BUMN ini dalam keadaan sehat.
“Kekurangannya adalah Rp 80,5 triliun. Ini kami harap bisa kami terima awal 2023 karena fisiknya 2022 akhir akan selesai,” kata Direktur Utama HK Budi Harto ketika rapat virtual dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (17/11).
Dalam pemaparannya, Budi menjelaskan kekurangan pendananaan itu dengan asumsi BUMN Karya ini mendapatkan dukungan Badan Layanan Umum (BLU) yang akan dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 19 triliun dalam empat tahun. Adapun kebutuhan pendanaan Tol Trans Sumatera tahap I, kata dia, baik di lima ruas tol sudah beroperasi sepanjang 513 kilometer dan delapan ruas tol dalam proses konstruksi sepanjang 643 kilometer itu mencapai Rp 152 triliun.
Kemudian, lanjut dia, ada dukungan konstruksi Rp 15 triliun sehingga total seluruhnya untuk tahap I mencapai Rp 168,24 triliun.
“Kebutuhan likuiditas yang kami perlukan Rp 120 triliun, sudah tersedia sampai tahun 2020 Rp 39,7 triliun, di mana Rp 27 triliun adalah PMN. Kami juga melakukan pinjaman Rp 31 triliun, jadi kami masih perlukan PMN Rp 80,5 triliun,” imbuhnya.
Budi melanjutkan agar aliran kas BUMN ini aman hingga 2023, pihaknya setidaknya membutuhkan Rp3 triliun namun dengan catatan proyeksi keuangan merugi karena depresiasi hingga tahun 2029.
Ia memproyeksi pendapatan korporasi setelah pajak (EAT) 2021-2029 akan minus dan baru akan positif diperkirakan tahun 2030.
“Kekurangan cashflow ini akan ditutup dengan CDS (Cash Deficiency Support/fasilitas pinjaman), dari beberapa bank sudah menyampaikan kesanggupan untuk mendukung CDS ini sampai Rp18 triliun,” katanya.
Dukungan CDS itu, kata dia, akan didapatkan dari Bank Mega dan PT Sarana Multi Infastruktur (SMI).
Pemerintah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 sebesar Rp3,5 triliun yang sudah cair dan Rp7,5 triliun dari alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih ditunggu.
Rencananya, tahun 2021 HK akan mendapatkan PMN sebesar Rp 6,2 triliun namun dinilai masih belum menutupi kekurangan pendanaan proyek tol Sumatera tahap pertama sebesar Rp 80,5 triliun.
“Jadi kalau Rp6,2 triliun ini terlalu kecil, mohon dukungan bapak ibu Komisi XI sehingga aktivitas kami di lapangan bisa kontiyu dan kalau PMN ini terlambat, kami harus menggunakan bridging dari bank,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
