REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara optimistis, tren pemulihan ekonomi terus berlangsung pada kuartal IV hingga tahun depan. Syaratnya, masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dijalankan dengan lebih kuat, sembari menunggu upaya pemerintah dalam pengadaan vaksin.
Suahasil menyebutkan, tren pemulihan sudah terlihat sejak kuartal III, ketika kontraksi ekonomi yang berada di level 3,49 persen lebih landai dibandingkan kuartal kedua, minus 5,32 persen. Di sisi lain, kinerja manufaktur Indonesia sudah membaik pada bulan lalu meskipun masih di bawah level ekspansi, yaitu 47,8.
Mayoritas sektor produksi juga sudah menunjukkan arah perbaikan dibandingkan kuartal II. "Dengan bacaan ini, yang kita lihat adalah kuartal IV terjadi pemulihan kegiatan ekonomi yang berlanjut, namun dengan protokol kesehatan lebih kuat," tutur Suahasil dalam Webinar Market Outlook 2021, Selasa (17/11).
Dengan protokol kesehatan yang kuat, Suahasil menambahkan, kegiatan ekonomi bisa jalan dan pemulihan pun didorong secara bertahap. Proses ini diharapkan dapat berujung pada akselerasi pemulihan pada tahun depan.
Suahasil memastikan, pemerintah akan tetap memberikan dukungan berupa bantalan sosial seperti yang telah dilaksanakan selama delapan bulan terakhir. Di saat bersamaan, pemerintah memulihkan ekonomi di kegiatan konsumsi, investasi dan ekspor yang masih berada di zona negatif pada kuartal III.
Berbagai upaya ini dijalankan seiring dengan pengadaan vaksin yang menjadi elemen penting untuk membangun kepercayaan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Suahasil berharap, vaksin dapat menjadi awalan path untuk ekonomi yang lebih baik pada 2021 dengan target pertumbuhan ekonomi di level lima persen.
Suahasil menjelaskan, target tersebut merupakan kombinasi antara dua hal. "Technical rebound, juga kombinasi dan gerak ekonomi yang lebih confidence sehingga konsumsi dan investasi bisa lebih tinggi," katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perekonomian Reza Yamora Siregar menjelaskan, proses yang juga sudah dijalankan pemerintah adalah transformasi ekonomi. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Reza meyakini, situasi terburuk sudah dilalui Indonesia, yakni ketika ekonomi mengalami kontraksi dalam pada periode April-Juni. "Pertanyaannya, bagaimana kita me-reset pertumbuhan ekonomi agar lebih sustainable dan going forward," ujarnya, dalam kesempatan yang sama.
Reza menuturkan, perubahan kebijakan secara komprehensif melalui Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi instrumen untuk mencapai titik transformasi ekonomi tersebut. Proses perubahan secara satu persatu seperti yang dilakukan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 hingga 16 dinilainya tidak akan efektif karena banyak regulasi dan kewenangan justru tumpang tindih.
Menurut analisa Reza, lebih dari 40 ribu kebijakan di level pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga mengalami overlap. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi secara menyeluruh untuk melalui hambatan itu, sehingga kebijakan mampu menghasilkan dampak optimal terhadap ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
