IHRAM.CO.ID, YEREVAN, Armenia -- Di tengah aksi protes yang terus berlanjut, perdana menteri Armenia menegaskan bahwa mundur tidak ada dalam agendanya.
"Saya tahu bahwa saya bertanggung jawab atas situasi saat ini. Oleh karena itulah, saya akan hadir di persidangan jika diperlukan," kata Nikol Pashinyan merujuk kepada kesepakatan Upper Karabakh.
Warga Armenia memulai demonstrasi antipemerintah setelah Pashinyan menerima kekalahan atas Azerbaijan dengan menandatangani kesepakatan damai.
Kesepakatan itu sekaligus menandai berakhirnya bentrokan di Upper Karabakh yang berlangsung sejak akhir September.
Turki menyambut baik kesepakatan itu dan menyebutnya "kemenangan besar" bagi Azerbaijan.
Pashinyan mengatakan bentrokan bisa saja dicegah, tetapi Armenia "memilih untuk bertempur".
"Agenda saya adalah menjamin stabilitas dan keamanan negara ini," tambah dia.
Sementara itu, 17 partai oposisi mendesak Pashinyan untuk mundur untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Hubungan antara Azerbaijan dan Armenia tegang sejak 1991 ketika pasukan Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, yang juga dikenal sebagai Upper Karabakh.
Pada 27 September, pasukan Armenia menyerang warga sipil dan tentara Azerbaijan, bahkan melanggar gencatan senjata selama 44 hari.
Selama bentrokan, Baku berhasil membebaskan beberapa kota dan hampir 300 permukiman dan desa dari pendudukan Armenia.
Kemudian, pada 10 November, kedua negara meneken kesepakatan yang diperantarai Rusia untuk mengakhiri konflik dan menemukan resolusi yang komprehensif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
