REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut sejumlah praktisi dan pengamat, harapan datang dari terpilihnya Joe Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat untuk periode mendatang. Biden diharapkan dapat menjadikan AS sebagai penengah yang adil untuk konflik di Palestina dan Israel.
"Harapannya, AS dapat kembali mendukung solusi dua negara sehingga akhirnya rancangan perjanjian abad ini yang diusulkan Presiden Donald Trump tidak lagi relevan," kata eks duta besar Republik Indonesia untuk Yordania, Andy Rachmianto saat sesi diskusi virtual yang diadakan oleh ICWA-ESAS untuk memperingati hari nasional Palestina, hari ini (15/11).
Pendapat sama turut disampaikan oleh Prof Azyumardi Azra, eks rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dalam sesi diskusi tersebut.
"Kita tentunya berharap pada presiden AS yang baru terpilih. Kita berharap dia (Biden, red) dapat menawarkan pendekatan yang lebih imbang dan adil terhadap Palestina beserta rakyat Palestina mengingat usulan yang ditawarkan Trump membuat situasi jadi memburuk," kata Azyumardi.
Presiden Trump mengusulkan rencana perjanjian damai, yang ia sebut sebagai perjanjian abad ini, untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Namun, usulan itu ditolak oleh Palestina karena isinya yang terlalu menguntungkan Israel.
Sementara itu, Marzuki Darusman, eks jaksa agung Republik Indonesia (1999-2001) dan ketua tim pencari fakta PBB untuk kasus Rohingya, mengatakan tantangan saat ini salah satunya tuntutan rakyat dan pemimpin Palestina masih kerap terpinggirkan di berbagai forum dunia.
Pasalnya, perbincangan mengenai penyelesaian konflik seringkali melibatkan banyak kepentingan yang bukan hanya terkait isu HAM, tetapi juga ekonomi, sosial, dan politik negara-negara Arab di Timur Tengah. Pernyataan itu dibuktikan dari normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel yang disepakati pada tahun ini.
Oleh karena itu, ia mendukung rencana Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang akan menggelar konferensi internasional Palestina pada 2021. Menurut Marzuki, penyelenggaraan konferensi itu dapat jadi wadah untuk mengembalikan suara Palestina, yang lama terpinggirkan, sebagai aktor utama penyelesaian konflik.
"Penyelenggaraan konferensi akan mendudukkan kembali pertanyaan soal Palestina di ruang-ruang perdebatan dunia, yang jauh lebih penting, karena (konflik, red) di Palestina merupakan simbol masih adanya ketidakadilan di dunia yang terhubung dengan perjuangan lain di berbagai negara," kata Marzuki dalam sesi diskusi memperingati 32 tahun kemerdekaan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
