Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

15 Negara Sepakati Pakta Perdagangan Terbesar Dunia

Senin 16 Nov 2020 01:34 WIB

Rep: Dwina agustin/ Red: Friska Yolandha

 Presiden Vietnam dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong (tengah), Menteri Luar Negeri Pham Binh Minh (kanan) tiba untuk upacara pembukaan KTT Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-37 dan KTT terkait di Hanoi, Vietnam, 12 November 2020 KTT ASEAN virtual ke-37 dan KTT terkait berlangsung dari 12 hingga 15 November 2020 di International Convention Center (ICC) di Hanoi.

Presiden Vietnam dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong (tengah), Menteri Luar Negeri Pham Binh Minh (kanan) tiba untuk upacara pembukaan KTT Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-37 dan KTT terkait di Hanoi, Vietnam, 12 November 2020 KTT ASEAN virtual ke-37 dan KTT terkait berlangsung dari 12 hingga 15 November 2020 di International Convention Center (ICC) di Hanoi.

Foto: EPA-EFE/MINH HOANG
RCEP menegaskan peran ASEAN dalam mendukung perdagangan multirateral.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 15 negara bersepakat untuk mendirikan blok perdagangan terbesar di dunia Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada Ahad (15/11).  Kerja sama ini mencakup hampir sepertiga dari semua aktivitas ekonomi untuk membantu mempercepat pemulihan dari guncangan pandemi di Asia.

Momen ini ditandatangani secara virtual di sela-sela KTT tahunan 10 negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Disamping 10 anggota ASEAN, negara lain yang terlibat adalah China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.

"Saya senang untuk mengatakan bahwa setelah delapan tahun kerja keras, mulai hari ini, kami telah secara resmi menyelesaikan negosiasi RCEP untuk penandatanganan,” kata Perdana Menteri Vietnam dan juga Ketua ASEAN 2020, Nguyen Xuan Phuc.

Baca Juga

Phuc menyatakan, kesimpulan dari negosiasi RCEP akan mengirimkan pesan kuat yang menegaskan peran utama ASEAN dalam mendukung sistem perdagangan multilateral. Kerja sama ini menciptakan struktur perdagangan baru di kawasan, memungkinkan fasilitasi perdagangan yang berkelanjutan, merevitalisasi rantai pasokan yang terganggu oleh Covid-19, dan membantu pemulihan pasca pandemi.

Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan akan dengan tegas menyampaikan dukungan pemerintahannya untuk memperluas zona ekonomi yang bebas dan adil. Jepang akan mencoba menarik kembalinya India ke kesepakatan yang sudah digodok sejak sedekade lalu dan berharap untuk mendapatkan dukungan dari negara lain.

India menolak keras mengekspos petani dan pabriknya ke lebih banyak persaingan asing. Kekhawatiran lainnya, peternak sapi perah India akan bersaing dengan Selandia Baru dan produsen susu dan keju Australia.

Sedangkan produsen mobil India takut akan impor dari seluruh kawasan. Namun, secara keseluruhan, ketakutan terbesar adalah membanjirnya barang-barang manufaktur dari China di negara itu.

RCEP justru disambut baik oleh Beijing.  Perdana Menteri China, Li Keqiang, memuji perjanjian tersebut sebagai kemenangan melawan proteksionism. "Penandatanganan RCEP tidak hanya menjadi tonggak pencapaian kerjasama regional Asia Timur, tetapi juga kemenangan multilateralisme dan perdagangan bebas,” kata Li dikutip dari Kantor Berita Pemerintah Cina, Xinhua.

RCEP awalnya akan mencakup sekitar 3,6 miliar orang dan mencakup sekitar sepertiga dari perdagangan dunia dan PDB global. Dengan mundurnya India, kerja sama ini masih mencakup lebih dari 2 miliar orang dan hampir sepertiga dari semua perdagangan dan aktivitas bisnis.

Bandingkan dengan Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA) atau versi baru dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara mencakup aktivitas ekonomi yang lebih sedikit dengan kurang dari sepersepuluh populasi dunia. Uni Eropa dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) juga lebih kecil. RCEP mencakup enam dari 11 anggota CPTPP yang tersisa.

Perjanjian RCEP cukup longgar untuk disesuaikan dengan kebutuhan negara anggota yang berbeda-beda, seperti Myanmar, Singapura, Vietnam dan Australia. Tidak seperti CPTPP dan UE, CPTPP tidak menetapkan standar terpadu tentang ketenagakerjaan dan lingkungan atau mengikat negara untuk membuka layanan dan area rentan lainnya di ekonomi mereka.

sumber : AP News
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA