Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Pakistan Ditekan Agar Buka Hubungan dengan Israel

Ahad 15 Nov 2020 18:31 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Andri Saubani

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan.

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan.

Foto: EPA-EFE/Thomas Peter
Imran Khan menegaskan tidak tunduk atas tekanan agar buka hubungan dengan Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan, negaranya telah ditekan oleh beberapa negara untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, dia enggan tunduk pada desakan tersebut.

"Saya tidak berpikir dua kali untuk mengakui Israel, kecuali ada penyelesaian adil yang memuaskan warga Palestina," kata Khan dalam wawancara dengan stasiun televisi lokal, dikutip laman Jerusalem Post pada Ahad (15/11).

Khan menegaskan, Pakistan akan tetap menjunjung sikap Quaid-e-Azad Muhammad Ali Jinnah. Dia adalah pendiri Pakistan yang menolak mengakui Israel. Dalam wawancara, Khan menolak menyebutkan negara-negara yang menekan Pakistan.

"Ada hal-hal yang tidak dapat kami katakan. Kami memiliki hubungan baik dengan mereka (negara yang menekan Pakistan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel)," kata Khan.

Pada kesempatan itu, Khan turut mengomentari kemenangan Joe Biden dalam pilpres Amerika Serikat (AS). Menurut dia, kebijakan Biden terhadap Israel di masa mendatang akan sangat penting.

"Masalah sebenarnya adalah Israel. Kita akan melihat bagaimana Biden menangani itu, apakah dia mengubah kebijakan (Presiden AS Donald) Trump di Israel atau melanjutkannya dengan mereka," ucapnya.

Bulan lalu, Khan menyebut bahwa lobi Israel memiliki pengaruh kuat dan mendalam di AS. "Itulah mengapa seluruh kebijakan Amerika di Timur Tengah dikendalikan oleh Israel," ujarnya.

Saat ini, tantangan Palestina untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat kian besar. Hal itu disebabkan sudah adanya normalisasi diplomatik antara Israel dan tiga negara Muslim, yakni Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Sudan. AS menjadi mediator dalam proses normalisasi hubungan diplomatik tersebut.

Palestina telah mengecam normalisasi itu dan memandangnya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap perjuangannya.

Baca Juga

BACA JUGA: Ini Kronologi Kasus Penarikan Cadar Muslimah Oleh "Ustadz" Versi Korban

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA