REPUBLIKA.CO.ID, HUMBANG HASUNDUTAN -- Kementerian Pertanian RI melakukan koordinasi data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan Laporan Utama (Laput) dengan Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pollung, Humbahas di Provinsi Sumatera Utara.
Koordinasi oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) khususnya Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) dengan Kabid Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian Humbahas, Lenny Sihombing dan Koordinator BPP Pollung, Wisler Lumban Batu. Kegiatan koordinasi mengacu pada instruksi Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi dan arahan Kepala Pusluhtan Leli Nuryati, untuk koordinasi data Simluhtan dan Laput Kementan, yang dilakukan oleh BPP Pollung selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) untuk input Laput via pusat data pertanian, Agriculture War Room (AWR) di Jakarta.
Dedi Nursyamsi menegaskan Simluhtan merupakan acuan penetapan target dan alokasi program pertanian dan menghitung penyediaan pangan nasional, juga menjadi dasar audit semua sistem yang memberikan bantuan sarana dan prasarana sektor pertanian.
Sementara Laput Kementan, tugas BPP Kostratani menyiapkan data perkembangan dan capaian pembangunan pertanian dengan berbagai program di kecamatan. Laporan capaian disampaikan langsung ke pusat, tentunya diketahui dinas teknis yang menangani sektor pertanian di provinsi dan kabupaten/kota.
"Hasil dari koordinasi diketahui, kegiatan pengumpulan data Simluhtan, maupun input untuk Laput oleh BPP Pollung selaku KostraTani di Humbahas, sudah berjalan baik," kata Purwanto yang berada di Humbahas di bawah koordinasi Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, Joko Samiyono.
Menurut Purwanto, pihaknya melakukan cross check pengumpulan data Simluhtan dengan cakupan data Ketenagaan Penyuluhan meliputi penyuluh PNS, tenaga harian lepas - tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP), swadaya dan swasta. Kelembagaan Petani mencakup kelompok tani (Poktan), Gapoktan dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) serta Kelembagaan Penyuluhan meliputi unit kerja penyuluhan provinsi maupun kabupaten/kota, BPP dan pos penyuluhan desa (Posluhdes).
"Hasil pemadanan database petani Simluhtan dengan data kependudukan berbasis NIK (nomor induk kependudukan) dari Ditjen Dukcapil di Humbahas, khususnya wilayah binaan BPP Pollung tergolong sudah maksimal," katanya.
Purwanto Nugroho disertai Aemudin, Dodo Handoko dan Lukman Nul Hakim dari Pusluhtan juga meninjau kondisi lapangan terkait Simluhtan untuk sinkronisasi data, sesuai semangat Simluhtan sebagai penyusunan data base petani menuju Satu Data Pembangunan Pertanian.
Hal itu sejalan dengan target Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo terkait satu data pertanian, untuk penyusunan program dan kebijakan pembangunan pertanian ke depan.
Data Simluhtan sebagai bagian Satu Data Pembangunan Pertanian didukung pemantauan terintegrasi dan koordinasi online dari AWR Kementan dengan BPP KostraTani di seluruh Indonesia, sebagai pengendali lalu lintas data dan perkembangan terkini sektor pertanian di tiap daerah.
Mentan Syahrul optimistis pada akurasi Simluhtan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Simluhtan sebagai acuan pola pendistribusian pupuk bersubsidi oleh Kementan kepada petani seluruh Indonesia.
"Acuan Simluhtan adalah NIK dari Ditjen Dukcapil Kemendagri," kata Mentan Syahrul usai menerima penghargaan KPK di Jakarta, 26 Agustus lalu.
Purwanto menambahkan input data Laput dari 10 kecamatan di Humbahas tergolong lengkap hingga Oktober 2020 terutama komoditas strategis yaitu padi, jagung dan kedelai.
"Upaya input data pada Laput Kementan, mengindikasikan BPP KostraTani di seluruh Humbahas sudah terkoneksi ke AWR Kementan di Jakarta," kata Purwanto mengutip arahan Kapusluh Leli Nuryati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
