REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-–Aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meningkat membuat status aktivitas dari level II naik menjadi level III pada 5 November 2020 lalu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Deputi Bidang Pencegahan menindaklanjuti dengan melaksanakan koordinasi antar relawan untuk mengkomunikasikan kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan memimpin langsung koordinasi tersebut di Yogyakarta, pada Kamis (12/11). Menurutnya, hal penting yang perlu diingat adalah perlunya perencanaan yang matang, seperti persiapan mengaktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi dengan skenario terburuk disesuaikan dengan informasi yang disampaikan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG).
Ia menambahkan, kesiapan relawan yang tergabung dalam berbagai organisasi yang hadir dalam koordinasi hari ini perlu diapresiasi. "Namun, kita tetap perlu menyiapkan sebuah perencanaan yang baik. Rencana kontingensi yang dimiliki harus siap diaktivasi menjadi rencana operasi,” ujarnya seperti dalam keterangan tertulis Jumat (13/11).
Ia menambahkan, informasi bersumber dari satu pintu, yaitu BPPTKG, sehingga informasi yang simpang siur atau hoaks tidak meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan dari Pasag Merapi, Sukiman, menyampaikan bahwa hingga saat ini warga Merapi masih mampu menangani secara mandiri. Pemerintah pusat tidak perlu turun langsung secara terburu-buru, pihaknga masih mampu menghadapi secara mandiri. "Tunggu hingga kami melambaikan tangan, memohon pertolongan, baru kemudian turun tangan,” ujar Sukiman.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan organisasi relawan sepakat terhadap penerapan prosedur kesehatan dan protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) yang masih berlangsung. Mereka yang akan membantu harus dipastikan aman sehingga tidak menimbulkan penularan virus kepada warga yang akan dibantunya. Pertemuan koordinasi ini bertujuan untuk melihat kesiapan daerah terutama relawan dalam menghadapi potensi erupsi Merapi. BNPB, BPBD DIY dan Provinsi Jawa Tengah sifatnya hanya mendukung dan mendampingi. Tindak lanjut dari koordinasi ini diharapkan desk relawan dapat diaktifkan guna memetakan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya sehingga alokasinya menjadi tepat sasaran. “Desa Banyurojo menerima rombongan dari pengungsi Desa Paten, Dusun Badadan I tepatnya hari jumat (6/11) pukul 10 pagi, kami menerapkan protokol kesehatan ketika mereka datang ke sini,” ujar Agus yang juga ditunjuk sebagai Koordinator Penanganan Pengungsian, pada Rabu lalu (11/11).
Ia menceritakan saat para warga tiba, mereka melakukan prosedur seperti cuci tangan, pengukuran suhu tubuh hingga rapid test. Di desa Glagaharjo juga menerapkan hal serupa dalam penerimaan para warga dari desa tetangga, Kali Tengah Lor. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Joko Supriyanto menyampaikan, untuk memenuhi protokol kesehatan, pihaknya memastikan langkah cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Ia menambahkan bahwa wilayahnya daerah hijau atau tidak ada kasus Covid-19. “Di dalam barak kita buat sekat-sekat untuk para pengungsi, tadinya barak cukup 350 jiwa sekarang hanya diisi 150 jiwa untuk memenuhi protokol kesehatan,” ujarnya. N Rr Laeny Sulistyawati
Ikuti Whatsapp Channel Republika
