REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani menyampaikan, Indeks Kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Ini menunjukkan pentingnya penanganan terpadu dari pemerintah, berikut pendampingan intensif.
Diriny menuturkan, jumlah petani mencapai 33 juta kemudian total pelaku UMKM sebanyak 64 juta. Dia menyarankan, perlu ketersediaan insentif bagi para pihak seperti dunia usaha atau perguruan tinggi yang berkomitmen melakukan pendampingan atau mengakselarasi UMKM.
Franky mencontohkan, kemitraan dalam rantai bisnis antara perusahaan dengan para petani kelapa sawit, yang skalanya besar, berlangsung lama dan berhasil baik, hingga direplikasi oleh sektor pangan lainnya. “Mereka terkendala pada sisi permodalan, pengetahuan, dukungan teknologi, serta akses pasar," ujarnya dalam Webinar yang digelar Sinar Mas, Kamis (12/11).
Kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menurutnya, memberikan kemudahan berusaha. Dengan begitu dapat menjadi karpet merah bagi UMKM agar berjaya.
Pendiri akselerator UMKM GK Hebat Kaesang Pangarep menilai, rendahnya angka kewirausahaan di Indonesia karena sulitnya akses pendanaan. Maka ia menyarankan para calon pengusaha muda mengeksplorasi setiap bidang maupun celah bisnis yang ada.
"Eksplor setiap bidang hingga di masa 10 hingga 15 tahun mendatang benar-benar dapat mengetahui. Kemudian menetapkan fokus pada bidang usaha yang diminati," kata dia pada kesempatan serupa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
