Thursday, 10 Ramadhan 1442 / 22 April 2021

Thursday, 10 Ramadhan 1442 / 22 April 2021

Komisi XI DPR RI Minta Pemerintah Fokus Tekan Defisit APBN

Jumat 13 Nov 2020 05:52 WIB

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Friska Yolandha

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi XI meminta pemerintah untuk mengevaluasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional. Anggota DPR komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan lebih baik anggaran yang belum terserap digunakan untuk tekan defisit APBN.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi XI meminta pemerintah untuk mengevaluasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional. Anggota DPR komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan lebih baik anggaran yang belum terserap digunakan untuk tekan defisit APBN.

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Anggaran PEN perlu ditekan untuk kurangi defisit APBN karena penyerapan tak maksimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi XI meminta pemerintah untuk mengevaluasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional. Anggota DPR komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan lebih baik anggaran yang belum terserap digunakan untuk tekan defisit APBN.

"Ini sudah bulan November, untuk anggaran yang belum terserah ngapain dipaksakan, untuk tekan defisit saja," katanya dalam Rapat Kerja KSSK dengan DPR RI, Kamis (12/11).

Perhatian utamanya adalah di sisa waktu 2020, defisit anggaran bisa ditekan. Dolfie mengatakan anggaran PEN yang semula membuat defisit APBN melebar hingga lebih dari enam persen, lebih naik ditekan karena penyerapannya pun tidak maksimal.

Baca Juga

Ia meminta pemerintah untuk mengevaluasi anggaran Kementerian dan Lembaga. Profil pemanfaatan dana oleh K/L bisa terlihat dari kinerja sejauh ini. Dana yang tidak terserap diharapkan tidak dipaksakan sehingga bisa fokus untuk menekan defisit saja.

"Kita kan biasa utang itu Rp 400 triliun sekarang jadi Rp 1.000 triliun karena PEN, dana anggaran di Kementerian Lembaga  yang mungkin diserap itu tidak usah dipaksakan," katanya.

Ia mencontohkan anggaran belanja non K/L masih ada yang belum terserap sebesar Rp 338 triliun per September dan investasi ke BUMN sebesar Rp 51 triliun. Dana tersebut dinilainya tidak perlu dipaksakan dan ia meminta menyisir anggaran lain yang mungkin bisa dihapus.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA