REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Australia akan menuntut tentaranya atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di Afghanistan.
"Ada sejumlah besar insiden dan masalah yang harus diperhatikan. Penyelidikan ini pada dasarnya akan rumit," kata Perdana Menteri Scott Morrison seperti dikutip oleh ABC News pada Kamis.
Kantor Penyelidik Khusus akan menangani masalah pidana yang dibuat dalam laporan Inspektur Jenderal dan menyelidiki tuduhan tersebut, mengumpulkan bukti, dan jika perlu, merujuk laporan singkat kepada Direktur Penuntutan Umum untuk dipertimbangkan.
Dugaan keterlibatan tentara Australia dalam kejahatan perang terhadap warga Afghanistan terkuak setelah ABC [Australian Broadcasting Corporation] menayangkan serial berjudul Afghan Files yang membahas masalah ini pada 2017.
Menurut Afghan Files, tentara Australia telah membunuh warga sipil di Afghanistan. Pengungkapan yang mengejutkan itu menyebabkan penggerebekan polisi di markas ABC di Sydney tahun lalu.
Hasil jurnalisme investigasi ABC Dan Oakes dan Sam Clark didasarkan pada ratusan halaman dokumen pertahanan rahasia yang bocor dan mengungkapkan tuduhan pembunuhan di luar hukum dan perbuatan sewenang-wenang oleh pasukan khusus Australia.
Kehadiran Australia di Afghanistan dimulai pada 2001 untuk memberikan dukungan militer, termasuk "pembinaan, operasional dan rekonstruksi", di negara yang dilanda perang itu.
Laporan akhir dari Inspektur Jenderal Angkatan Pertahanan Australia, yang menginvestigasi tentara Australia selama 2005-2016, baru-baru ini diserahkan ke pemerintah.
Selain menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa penuntut umum, pemerintah Australia akan membentuk "panel pengawasan". Menteri Pertahanan Linda Reynolds tidak mengesampingkan kemungkinan pencabutan medali tentara tertuduh jika tuduhan itu terbukti benar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
