Tuesday, 8 Ramadhan 1442 / 20 April 2021

Tuesday, 8 Ramadhan 1442 / 20 April 2021

KTT ASEAN ke-37 Awasi Kode Etik di Laut China Selatan

Kamis 12 Nov 2020 19:50 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Christiyaningsih

 Presiden Vietnam dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong (tengah), Menteri Luar Negeri Pham Binh Minh (kanan) tiba untuk upacara pembukaan KTT Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-37 dan KTT terkait di Hanoi, Vietnam, 12 November 2020 KTT ASEAN virtual ke-37 dan KTT terkait berlangsung dari 12 hingga 15 November 2020 di International Convention Center (ICC) di Hanoi.

Presiden Vietnam dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong (tengah), Menteri Luar Negeri Pham Binh Minh (kanan) tiba untuk upacara pembukaan KTT Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-37 dan KTT terkait di Hanoi, Vietnam, 12 November 2020 KTT ASEAN virtual ke-37 dan KTT terkait berlangsung dari 12 hingga 15 November 2020 di International Convention Center (ICC) di Hanoi.

Foto: EPA-EFE/MINH HOANG
ASEAN bertekad menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Laut China Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, HANOI - Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bansga Asia Tenggara (KTT ASEAN) ke-37 membahas isu sengketa perairan di Laut China Selatan. KTT ASEAN mengungkapkan harapannya untuk menerapkan kode etik yang efektif dan substantif bagi semua kegiatan di Laut China Selatan.

Sebagai ketua KTT ASEAN ke-37, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc menegaskan kembali tekad kawasan ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Laut China Selatan. Menurutnya ASEAN juga telah secara konsisten menyatakan pendiriannya yang berprinsip dan komitmen yang kuat untuk mengubah Laut Cina Selatan, jalur laut kritis di kawasan dan dunia, menjadi lautan perdamaian.

ASEAN juga berkomitmen menciptakan stabilitas, keamanan, dan keselamatan untuk arus barang yang bebas di Laut China Selatan. "Di mana perbedaan dan perselisihan diselesaikan dengan cara damai, di mana hukum dihormati dan dipatuhi sepenuhnya, dan nilai-nilai bersama dijunjung tinggi," katanya dikutip laman Anadolu Agency, Kamis.

Nguyen menggarisbawahi pentingnya United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai kerangka hukum harus dilakukan. "Pada saat yang sama, kami menantikan kesimpulan awal dari kode etik yang efektif, substantif, dan sejalan dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendorong ASEAN meningkatkan perannya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Menurutnya, sangat normal di tengah rivalitas dua kekuatan besar dunia saat ini, masing-masing kekuatan ingin menarik ASEAN untuk berpihak.

"Sehingga sangat penting bagi blok tersebut untuk menjaga keseimbangan dan memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan," ujar Presiden Jokowi.

Pada 2019, ASEAN dan China menyelesaikan pembacaan pertama draft code of conduct yang diumumkan pada ASEAN Ministerial Meeting di Singapura setahun sebelumnya. Kode etik diharapkan selesai pada 2021 untuk menyelesaikan konflik di laut yang kaya akan sumber daya itu.

Laut China Selatan merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia. Perairan ini berbatasan dengan Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. China mengeklaim sekitar 90 persen dari laut, yang meliputi area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi (1,4 juta mil persegi).

sumber : https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/asean-eyes-code-of-conduct-for-disputed-south-china-sea/2041388
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA