Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

KPK: Jangan Jadi Pejabat Jika Pikirkan Harta Naik

Kamis 12 Nov 2020 18:14 WIB

Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron

Foto: ANTARA/Nova Wahyudi
Pejabat publik harus melayani masyarakat dan tidak bergaya hidup mewah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengingatkan bahwa jangan menjadi pejabat publik jika memikirkan harta kekayaannya naik. Pejabat harus menyadari bahwa kehadirannya untuk melayani orang lain.

"Kalau ingin naik hartanya, jangan pilih jadi pejabat publik. Pejabat publik itu pejabat yang melayani sadar bahwa kehadirannya dilahirkan di muka bumi bukan untuk dirinya saja," kata Ghufron saat Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Kamis (12/11).

Baca Juga

Pembekalan itu diikuti oleh calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu dari Provinsi Bengkulu, Riau, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat.

Ia menyatakan pejabat publik harus benar-benar melayani masyarakat dan juga tidak bergaya hidup mewah.

"Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak kebaikannya kepada orang lain bukan hanya kemudian saya senang pakai emas banyak, mobil mewah, kalau masih begitu jangan jadi pejabat," ucap Ghufron.

Menurut dia, jika memang pejabat tersebut masih suka bersenang-senang dan bermewah-mewahan maka seharusnya menjadi selebriti atau pengusaha yang tidak perlu memikirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Kalau masih bersenang-senang, ingin mewah-mewahan ya sudah jadi selebriti jadi pengusaha, tidak masalah. LHKPN dan lain-lain itu karena ada pejabat kalau anda bukan pejabat tidak perlu LHKPN. Anda kemudian mendapat sumbangan dapat macam-macam tidak masalah tidak perlu dilaporkan," tuturnya.

Ia juga mengingatkan kepada calon kepala daerah yang nantinya terpilih agar tidak memikirkan modal yang harus dikembalikan karena akan berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. "Pasti mau tidak mau secara naluri alami bahwa ketika duduk pasti mengembalikan modal. Kalau sudah mikirnya mikir modal ini bukan pejabat publik ini pedagang, kalau pedagang jangan duduk sebagai pejabat publik," ucap Ghufron.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA