REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah Daerah diminta melakukan berbagai upaya-upaya inovatif untuk memastikan layanan kesehatan guna pencegahan stunting tetap tersedia di tengah situasi Pandemi Covid-19. Hal ini demi mengejar target penurunan angka stunting hingga di angka 14 persen pada tahun 2024.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden, Guntur Iman Nefianto dalam Rapat Koordinasi dan Asistensi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu di Hotel Pullman, Jakarta
“Fakta di lapangan, berdasarkan data Kemenkes, pada masa pandemi Covid-19 ini, jumlah kunjungan ke Posyandu mengalami penurunan yang tajam. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama karena jangan sampai, masa pandemi Covid-19 ini kemudian menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan,” ungkap Guntur dalam siaran pers yang diterima, Selasa (10/11).
Guntur mengatakan, Pemerintah Pusat telah melaksanakan berbagai program yang disalurkan melalui berbagai mekanisme guna mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan pencegahan stunting. Total dana yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dikelola oleh Kementerian dan Lembaga pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 27,5 triliun.
Selain dukungan dana, ia menilai pendampingan pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan Stunting kepada Pemerintah Daerah juga sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Pendampingan fokus pada pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program di lapangan,” katanya.
Karena itu, Pemerintah mendorong seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk mewujudkan konvergensi dalam percepatan pencegahan stunting. Langkah awal untuk melakukan itu semua adalah dengan melakukan analisis situasi dan pemetaan program yang selama ini ada di Kabupaten/Kota dan Desa.
“Saya optimistis, jika konvergensi ini dapat terlaksana dengan baik maka target penurunan hingga angka 14 persen pada tahun 2024 mendatang dapat teruwujud dan bukan sekadar mimpi,” ungkapnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Bengkulu Utara Iskandar ZO bersama jajaran mengaku sengaja datang ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Sekretariat Wakil Presiden untuk menguatkan program dan kebijakan daerah dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Bengkulu Utara.
Ia mengatakan, dalam upaya penurunan stunting alokasi anggaran untuk stunting di Bengkulu Utara dinaikkan di tahun 2020 yakni sebesar 24,8 miliar rupiah dari Dana Desa dan 46,5 miliar rupiah dari APBD.
"Anggaran ini naik sangat signifikan dari anggaran tahun 2019 sebesar 9,7 miliar rupiah dari Dana Desa dan 19,8 miliar rupiah dari APBD," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
