Ahad 08 Nov 2020 19:39 WIB

Soal Pengangguran, Pengamat: DKI Jakarta Melakukan PSBB

industri di DKI Jakarta kebanyakan bergerak di sektor jasa.

Rep: Nugroho Habibi / Red: Hiru Muhammad
Sejumlah ojek online mengantre menunggu makanan gratis disalah satu warteg di kawasan Palmerah, Jakarta  Barat, Selasa (7/4). BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan sejumlah warteg dikawasan DKI Jakarta  untuk memberikan makan siang gratis bagi ojek online sebagai upaya mengatasi penurunan permintaan yang berdampak pada penghasilan akibat pandemi COVID-19
Foto: Republika/Thoudy Badai
Sejumlah ojek online mengantre menunggu makanan gratis disalah satu warteg di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (7/4). BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan sejumlah warteg dikawasan DKI Jakarta untuk memberikan makan siang gratis bagi ojek online sebagai upaya mengatasi penurunan permintaan yang berdampak pada penghasilan akibat pandemi COVID-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ekonom sekaligus Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengungkapkan penyebab banyaknya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta. Menurutnya, Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) menjadi salah satu faktor utama banyaknya TPT.

Enny menjelaskan, industri di DKI Jakarta kebanyakan bergerak di sektor jasa. Sehingga, saat DKI Jakarta melakukan PSBB, secara otomatis banyak perusahaan yang tutup dan mengakibatkan banyaknya pemutusan kerja."DKI pasti (terbanyak) karena DKI sektor utama jasa. Kedua DKI yang melakukan PSBB dibandingkan daerah yang lain, dan DKI gak memungkinkan setengah-setengah," kata Enny saat dihubungi, Ahad (8/11).

Selama pandemi Covid-19, pergerakan investasi juga mengalami penurunan. Meskipun, sebagian perusahaan manufaktur melakukan realokasi atau berpindah ke luar DKI Jakarta."Dan ini juga ada akibat dari deindustrialisasi, akibat pandemi juga ada," ucapnya.

Bahkan, Enny meyakini, jumlah TPT melebihi data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 9,77 juta. Sebab, karyawan yang dirumahkan tidak masuk dalam TPT. "Contoh perhotelan saja banyak yang dirumahkan, nah itu bukan masuk TPT," jelasnya.

Angka TPT di DKI Jakarta yang saat ini tertinggi di Indonesia dapat cepat menurun jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mengendalikan kurva persebaran Covid-19. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta lebih mengoptimalkan pengendalian terhadap pandemi Covid-19.

"Itu banyak yang langsung aktif kembali, perkantoran, bisnis dan dengan sendirinya normal. Tapi klo tidak terkendali ya gak kembali normal," ucapnya.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah masih enggan memberikan komentar terkait jumlah TPT di DKI Jakarta. "Masih diperjalanan. Nanti ya," kata Andri.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan pengangguran di Indonesia pada 2020 paling banyak ada di Jakarta, tak lepas dari krisis kesehatan dampak pandemi Covid-19. "Memang pandemi ini kita ketahui berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kegiatan keagamaan dan otomatis kemudian tecermin dalam angka-angka partisipasi tenaga kerja," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/11).

Karena itu, Kata Anies, penting sekali untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. "Kontraksi ekonomi yang terjadi adalah karena ada masalah krisis kesehatan," katanya.

Sebelumnya, BPS mengumumkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional meningkat pada Agustus 2020. Angkanya tembus sampai 9,77 juta orang atau naik 2,67 juta orang.

BPS menyebut angka pengangguran Indonesia pada 2020 menjadi 9,77 juta dengan paling banyak ada di Jakarta sebesar 10,95 persen. Salah satu penyebab meningkatnya TPT nasional menjadi 7,07 persen pada Agustus lalu adalah pandemi Covid-19 yang sudah terjadi sejak Maret 2020.

Jika dilihat menurut provinsi, pengangguran terbuka paling banyak di DKI Jakarta. Di ibu kota ini tingkat penganggurannya mencapai 10,95 persen pada Agustus 2020 atau di atas rata-rata nasional 7,07 persen.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement