Jumat 06 Nov 2020 11:45 WIB

Selandia Baru Resmi tidak akan Melegalkan Ganja

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Selandia Baru tidak akan melegalkan ganja

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
Berdasarkan hasil pemungutan suara, Selandia Baru tidak akan melegalkan ganja. (Ilustrasi)
Berdasarkan hasil pemungutan suara, Selandia Baru tidak akan melegalkan ganja. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Hasil pemilihan yang terakhir memastikan Selandia Baru tidak akan melegalisasi ganja. Referendum gagal membalikkan hasil di malam pemilihan. Sebanyak 48 persen pemilih mendukung legalisasi ganja sementara 52 persen menentangnya.

Angkanya semakin menyempit sebab perbandingan suara di malam pemungutan suara sebesar 46 persen dan 53 persen. Suara khusus yang masuk setelah hari pemungutan suara 17 Oktober lalu adalah suara dari luar negeri dan sekitar 17 persen dari total suara masuk.

Baca Juga

Suara khusus yang diumumkan Jumat (6/11) ini juga meningkatkan dukungan bagi Perdana Menteri Jacinda Ardern dan Partai Buruh yang mendapatkan 50 persen suara dari total suara dan 65 dari 120 kursi di parlemen.

Pertama kalinya satu partai menjadi mayoritas di parlemen sejak Selandia Baru menerapkan sistem pemilihan proporsional 24 tahun yang lalu. Ini juga pertama kalinya satu partai memenangkan semua pemilihan sejak 1951.

Kemenangan besar ini mencerminkan tingginya dukungan masyarakat pada Ardern yang dinilai berhasil mengatasi pandemi virus corona. Oposisi utama pemerintah, Partai Nasional, hanya mendapatkan 22 persen suara dan 33 kursi di parlemen.

Ardern dan pejabat di kabinetnya akan melakukan sumpah jabatan pada Jumat ini. Sumpah akan dilakukan Gubernur Jenderal Patsy Reddy. Ardern memperingatkan rekan-rekannya tentang tantangan yang akan dihadapi pemerintah.

"Anda akan memerintah di salah satu masa tersulit dalam sejarah Selandia Baru," kata Ardern.

Grant Robertson akan menjadi laki-laki homoseksual pertama yang menjadi Wakil Perdana Menteri Selandia Baru. Ia juga akan melanjutkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan.

Ardern juga menunjuk sejumlah anggota parlemen dari Suku Maori masuk ke kabinet. Nanaia Mahuta ditunjuk menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Kelvin Davis yang menduduki jabatan Menteri Anak.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement