REPUBLIKA.CO.ID, BANGALURU— Rencana pemerintah India untuk membendung arus pernikahan wanita Hindu dengan Muslim semakin menguat. Undang-undang itu akan mengatur apa yang mereka sebut sebagai perlawanan terhadap ‘Jihad Cinta’.
Menteri Dalam Negeri India, Basavaraj Bommai, mengatakan pemerintah telah mempelajari beberapa kerangka konstitusional untuk melahirkan hukum yang berlawanan dengan yang disebut sebagai Jihad Cinta. “Diskusi ini telah dimulai,” kata dia.
Bommai mengungkapkan pendapat sebagai anggota senior Partai Bharatiya Janata (BJP), sebuah partai politik nasionalis di India, bahwa ide ini didukung untuk mencegah apa yang mereka klaim sebagai upaya mengambil wanita-wanita Hindu dalam hubungan dengan pria-pria Muslim dan mengubah mereka menjadi Muslim.
Menteri Pendapatan Negara, R Ashoka, mengatakan dia akan menginisiasi diskusi untuk meyakinkan Perdana Menteri BS Yediyurappa tentang perlunya hukum yang kuat atas isu tersebut.
Bommai juga mengatakan, Pemerintahan Karnataka akan mempelajari lebih jauh langkah-langkah yang telah dilakukan Uttar Pradesh, Haryana dan Madhya Pradesh.
"Jihad Cinta adalah ancaman sosial yang harus segera dihentikan. Diskusi tentang pentingnya hukum pencegahan ini telah dimulai setelah adanya pengamatan dari Pengadilan Tinggi Allahabad. Kami akan melakukan konsultasi dengan para ahli sebelum mengambil keputusan," ujarnya yang dikutip di Time of India, Kamis (5/11).
Di kesempatan berbeda, Karandlaje mengatakan bahwa 'love jihad' adalah sebuah konspirasi, dan satu-satunya solusi untuk menghentikannya adalah memperkuat hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
