REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI -- Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Madrasah (FKM) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, menuntut pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) segera dicairkan 100 persen.
"Aksi ini bertujuan menuntut kekurangan pencairan dana BOS 50 persen oleh madrasah di lingkungan Kemenag Kabupaten Kediri," kata Nurul Fuad Asshofi, perwakilan dari FKM Kabupaten Kediri ditemui di lokasi aksi, Kamis (5/11).
Ia mengaku para guru dan kepala madrasah se-Kabupaten Kediri resah karena hingga kini belum ada kejelasan terkait dengan turunnya dana BOS. Padahal, dengan dana itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional sekolah termasuk untuk honor bagi guru honorer.
Nurul yang juga kepala salah satu madrasah aliyah swasta di Kabupaten Kediri itu mengatakan di sekolahnya terdapat 135 siswa. Dana BOS yang sudah turun untuk 64 siswa, sedangkan sisanya belum.
Per anak mendapatkan alokasi dana Rp 700 ribu dan cair setiap satu semester. Dana itu untuk keperluan berbagai operasional sekolah.
Dampak dari belum turunnya seluruh dana BOS tersebut, ia terpaksa membuat kebijakan dengan memotong sementara honor para guru honorer. Hal itu dilakukan, agar mereka juga bisa memenuhi kebutuhan sambil menunggu kejelasan dana BOS dari pusat turun.
Nur Hafid, guru lainnya mengatakan sesuai dengan komunikasi yang telah dilakukan dana disepakati akan diturunkan pada November ini. Ia dengan para kepala madrasah dan guru lainnya memberikan apresiasi karena tuntutan dipenuhi.
"Sudah diusulkan ke kanwil dan ditindaklanjuti oleh kanwil bahwa kekurangan akan dicairkan akhir November 2020, diambilkan dari dana buffer (dana cadangan). Dana buffer 2020 ini untuk siswa MA dan MTs, untuk MI tetap masih ada kekurangan, sehingga belum bisa tercukupi 100 persen," kata dia.
Ia menambahkan alasan dari kekurangan pencairan itu karena refocusing anggaran dari pusat. Namun, ia berharap pada 2021 anggaran bisa turun seperti biasanya.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Kediri Enim Hartono mengatakan tuntutan yang dilakukan itu wajar karena mereka merupakan kepala madrasah yang mengelola madarasah. Tuntutan itu juga akan dipenuhi. "Sudah saya sampaikan bahwa tuntutan mereka akan dipenuhi," kata dia.
Ia menegaskan sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi bahwa dana BOS tidak akan turun semua dan kekurangan segera menyusul. Dimungkinkan sosialisasi masih kurang maksimal, sehingga massa datang ke kantor Kemenag Kabupaten Kediri.
Di Kabupaten Kediri, terdapat 657 lembaga, baik tingkat RA (raudhatul athfal) setingkat TK, MTs (madrasah tsanawiyah), hingga MA (madrasah aliyah). Dari jumlah itu, 17 lembaga diantaranya berstatus negeri, baik tingkat MI, MTs, maupun MA dan lainnya adalah swasta.
Selain itu, terdapat lebih dari 94 ribu siswa serta lebih dari 5.000 guru. Dari jumlah guru itu, 776 diantaranya statusnya sudah menjadi pegawai negeri sedangkan sisanya masih belum atau non-PNS.
Dalam aksinya, massa juga membawa berbagai macam poster yang berisi tuntutan. Massa mendapatkan kawalan yang ketat dari aparat Polres Kediri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
