REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menjadikan UMKM sebagai salah satu perhatian utama bersama dengan penanganan pandemi COVID-19 untuk menggerakkan roda perekonomian.
"UMKM memang terdampak lebih besar, penjualannya turun, kesulitan keuangan untuk mencicil dan sebagainya. Kendala-kendala yang dihadapi hampir seluruhnya di-address Pemerintah,” tutur Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar terkait UMKM di Jakarta, Rabu (4/11).
Menurut dia, dukungan UMKM menjadi perhatian utama yang tercermin dari alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan stimulus UMKM yang telah dikeluarkan.
Total anggaran untuk UMKM dalam PEN tahun 2020 mencapai Rp 123,46 triliun yang per 3 November 2020 telah terealisasi 76 persen atau Rp 93,48 triliun.
Sementara itu, untuk tahun 2021 Pemerintah menganggarkan sebesar Rp 48,80 triliun.
Selain dalam PEN, perhatian kepada UMKM juga melalui kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah disalurkan periode Januari-Oktober 2020 sebesar Rp 148,38 triliun kepada 4,5 juta debitur atau 78,09 persen dari target tahun 2020 sebesar Rp 190 triliun.
Menurut Airlangga, penyaluran KUR pada masa COVID-19 menurun tajam, dari sebesar Rp 18,99 triliun pada Maret 2020 menjadi hanya sebesar Rp 4,76 triliun pada Mei 2020.
Namun, secara bertahap penyaluran KUR telah meningkat kembali dengan penyaluran Oktober sebesar Rp 17,72 triliun.
Adapun komposisi penyaluran KUR selama tahun 2020 KUR super mikro sebesar 3,02 persen, KUR mikro 65,74 persen, KUR kecil 31,02 persen, dan KUR penempatan TKI sebesar 0,23 persen.
“KUR super mikro ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif, KUR super mikro yang merupakan usulan baru sudah disiapkan DIPA-nya Rp 760 miliar untuk baki kredit Rp 12 triliun,” terangnya.
Pemerintah juga berencana memberikan perluasan KUR sebesar Rp 5,03 triliun serta tambahan di Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 292 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Bantuan Presiden Produktif kepada 9,2 juta pelaku usaha mikro dari target 12 juta UMKM dengan realisasi mencapai Rp 22,1 triliun dari target Rp 28,8 triliun.
Guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi, lanjut Airlangga, Pemerintah menempatkan dana pada bank milik negara (Himbara) sebesar Rp 47,5 triliun dengan total penyaluran kredit mencapai Rp 203,69 triliun.
Selain itu, di sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp14 triliun dengan penyaluran kredit sudah mencapai Rp 20,3 triliun dan di bank syariah telah diisalurkan sebesar Rp 2,34 triliun dari penempatan sebesar Rp3 triliun.
Selain akses keuangan, lanjut dia, pemerintah juga mendukung kemudahan berusaha UMKM dalam UU Cipta Kerja yang tidak perlu melakukan berbagai izin tapi cukup dengan melakukan pendaftaran dalam rangka penciptaan lapangan kerja, kemudahan berusaha, dan pengurangan regulasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
