REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta semua Kementerian untuk segera membelanjakan sisa anggaran tahun ini, agar terserap 100 persen dan berdampak ekonomi bagi masyarakat. Terkait hal itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meyakinkan anggaran perlindungan sosial yang diamanahkan ke Kementerian Sosial sebesar Rp 128,84 triliun akan terserap mendekati 100 persen.
"Kita harapkan anggarannya bisa terserap semuanya walau tidak genap 100 persen. Tapi kami yakin mendekati angka 98 persen penyerapan anggarannya," kata Mensos Ari, sapaan akrabnya saat Konferensi pers di Istana Negara, Rabu (4/11).
Diakui dia, memang Presiden Jokowi saat rapat kabinet paripurna sebelumnya menekankan kepada Kemensos yang dianggap berada di garis depan kluster perlindungan sosial untuk tancap gas sejak kuartal pertama. Sehingga bisa membantu dan menjaga konsumsi nasional dan mengembalikan pemulihan ekonomi nasional.
Mensos memaparkan capaian program perlindungan sosial baik program reguler, khusus dan tambahan selama pandemi Covid-19. Ia mengatakan dari Pagu yang diberikan ke Kemensos sebesar Rp 128,84 triliun. Dengan rincian, program reguler PKH (Program Keluarga Harapan) untuk 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan program sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) 20 juta KPM.
Kemudian program khusus, lanjut dia, ada Bansos Sembako Jabodetabek untuk 10 juta KPM dan Program Bansos Tunai Jabodetabek untuk 9 juta KPM. Serta program tambahan, Bansos Beras untuk KPM PKH kepada 10 juta KPM, dan Program Bansos tunai untuk KPM program sembako non-PKH kepada 9 juta KPM.
"Program perlindungan sosial ini sudah dimulai sejak Maret 2020 hingga November 2020 saat ini, mulai dari program reguler hingga program khusus dan tambahan yang diperuntukkan juga bagi keluarga terdampak Covid di luar program reguler," jelas Mensos Ari.
Diakuinya, semua program tersebut dapat terselenggara dengan baik berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga dan kementrian serta pemerintah daerah. Saat ini per awal November, dari program reguler PKH sudah terserap semua. Kemudian program sembako/BPNT, dimana target 20 juta KPM merupakan perluasan dari 15,2 juta KPM.
"Penambahan ini, dimana presiden pada Maret lalu meminta Kemensos memperluas cakupan KPM sembako jadi 20 juta keluarga. Sehingga ada kenaikan 4,8 juta KPM. Untuk 20 juta KPM ini sudah tercapai pada September lalu," terangnya.
Kemudian program lain yang sifatnya khusus, bantuan sosial sembako untuk warga di Jabodetabek, target penerima KPM adalah 1,9 juta KPM. Kemudian bansos tunai nonJabodetabek 9 juta KPM. Dari sisi target penerima, ia mengklaim jumlah ini juga sudah tercapai.
Dan adalagi untuk program tambahan yaittu bansos beras yang bekerjasama dengan perum bulog. Diperuntukkan bagi KPM PKH, yaitu 10 juta KPM dengan 450 ribu ton beras. Kemudian selanjutnya ada lagi program tambahan, bansos tunai non PKH. Semua itu sudah berjalan.
"Sehingga pagu PEN yang ada di Kemensos Rp 128,927.203.252.000, saat ini sudah terealisasi sebesar Rp 112.728.089.850 atau sebesar Rp 87,44 persen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
