Monday, 16 Zulhijjah 1442 / 26 July 2021

Monday, 16 Zulhijjah 1442 / 26 July 2021

Belanda Perketat Lockdown, Tekan Gelombang Kedua Covid-19

Rabu 04 Nov 2020 16:56 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

Tidak semua warga Amsterdam mengenakan maskernya dengan sesuai. Pada Jumat (11/9), Belanda tercatat mengalami lonjakan kasus Covid-19.

Tidak semua warga Amsterdam mengenakan maskernya dengan sesuai. Pada Jumat (11/9), Belanda tercatat mengalami lonjakan kasus Covid-19.

Foto: EPA
Belanda juga mempertimbangkan penerapan jam malam dan penutupan sekolah

REPUBLIKA.CO.ID, AMSTERDAM -- Perdana Menteri Belanda Mark Rutte telah memerintahkan penerapan peraturan karantina wilayah (lockdown) ekstra pada Selasa (3/11). Hal itu dilakukan guna menekan gelombang kedua Covid-19.

"Jumlah kasus baru menurun, tetapi tidak cukup cepat," kata Rutte dalam konferensi pers yang disiarkan televisi. Dia mengatakan pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk menerapkan jam malam dan menutup sekolah.

Baca Juga

Sejauh ini, bar dan restoran di Belanda masih belum beroperasi untuk layanan makan di tempat. Mereka hanya menerima pesanan untuk dibawa pulang atau dikirim. Pertemuan publik pun masih dibatasi maksimal empat orang. Peraturan pembatasan sosial tersebut telah diterapkan sejak 13 Oktober lalu.

Rutte mengatakan museum, teater, bioskop, kebun binatang, dan taman hiburan juga harus ditutup. Hal itu karena tingkat infeksi masih meningkat di beberapa pusat populasi besar. Dia pun menyarankan warga tidak bepergian ke luar negeri untuk berlibur hingga pertengahan Januari tahun depan. Hal itu guna mengantisipasi kasus impor.

Selain Belanda, beberapa negara Eropa lainnya, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman turut memperketat lockdown. Inggris akan menerapkan lockdown nasional selama sebulan dimulai pada Kamis (5/11). Langkah itu diambil setelah kasus Covid-19 di negara tersebut telah melampaui angka satu juta. "Sekarang adalah waktunya mengambil tindakan karena tidak ada alternatif," kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam sebuah konferensi pers pada Sabtu (31/10) pekan lalu.

Johnson meminta maaf jika penerapan lockdown bakal berimbas besar terhadap bisnis. Namun Johnson menyebut pemerintah akan menghidupkan kembali skema subsidi upah darurat. Hal itu guna memastikan para pekerja yang diberhentikan sementara selama lockdown terbaru di seluruh Inggris menerima 80 persen gaji. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA