REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diperoleh DKI Jakarta dari pemerintah pusat. Anies menegaskan, bahwa dana PEN yang diajukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bukan untuk penanganan Covid-19.
"Kalau penanganan Covid-19, kita gunakan dana BTT (Belanja Tak Terduga) dari DKI. Jadi, memang anggaran itu lewat SMI untuk pembiayaan infrastruktur, karena memang pembiayaannya dari PT SMI," kata Anies di Jakarta Utara, Rabu (4/11).
Anies mengaskan, pinjaman tersebut menang diperuntukkan untuk kegiatan proyek pembangunan. Dengan demikian, proyek infrastruktur di daerah tidak terhenti akibat banyaknya dana yang direfokusing untuk penanganan Covid-19.
"Jadi ini dua hal yang berbeda. Bagi kita yang paham yang tahu, yang untuk penanganan Covid-19 lewat anggaran pos APBD, dana PEN memang dana dari pemerintah pusat untuk kegiatan infrastruktur," ujarnya.
Dana PEN sudah dicairkan dari PT SMI senilai Rp 3,26 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur di DKI Jakarta.
Pertama, peningkatan infrastruktur pengendalian banjir. Kedua, untuk peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum. Ketiga, untuk peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan keempat untuk peningkatan infrastruktur transportasi.
Kelima, untuk kegiatan transformasi digital dengan proyek pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas. Kemudian, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan (revitalisasi TIM) serta peningkatan infrastruktur olahraga (pembangunan JIS).
Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mengkritik penggunaan dana PEN. Anggaran itu, harusnya dialokasikan untuk bantuan dan stimulus usha masyarakat yang terdampak Covid-19.
Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengaku, pihak legislatif telah sepakat pinjaman dana PEN yang telah cair digunakan untuk pengerjaan sejumlah proyek yang terkendala. Sebab, proyek itu telah ditetapkan anggarannya sebelum pandemi Covid-19.
"Pinjaman itu untuk pembiayaan proyek yang ditetapkan 2020, tapi mangkrak karena income enggak masuk," kata Taufik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
