REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Bupati Kulon Progo Sutedjo berharap pemerintah pusat segera membangun embung di Kecamatan Kokap dan Temon dalam rangka mencegah terjadinya banjir di kawasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta. Kendati, kata Sutedjo, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak sudah melakukan normalisasi Sungai Serang dan Bowonto.
Sutedjo mengatakan ia sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan embung-embung untuk menampung air dari wilayah utara, yakni Kokap yang mengalir ke Temon (kawasan Bandara Internasional Yogyakarta) supaya air bisa dikendalikan.
"Adanya embung ini, pemkab bisa membuka dan menutup embung sesuai dengan kondisi yang berkembang di lapangan. Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PDUPKP) akan membuka dan menutup embung ini," kata Sutedjo di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (4/11).
Ia mengatakan usulan pembangunan embung berada di utara Bandara Internasional Yogyogyakarta, yakni di wilayah Kokap. Wilayah tersebut dibuat beberapa embung untuk menampung air hujan. Kemudian, ketika ada hujan dengan intensitas tinggi dan durasi cukup lama, air itu tidak langsung mengalir ke selatan semua, sehingga air dapat ditahan di embung.
"Ketika sudah tidak ada hujan, air bisa dimanfaatkan untuk area wisata, atau dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Jadi embung ini multifungsi, selain untuk mencegah terjadi banjir, tapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata dan pertanian," katanya.
Sutedjo mengatakan PT Angkasa Pura I Bandara YIA sendiri sudah mendesain bangunan kawasan bandara dari ancaman potensi banjir, seperti drainasenya. Setelah air keluar dari kawasan bandara menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO). BBWSSO sendiri telah menyusun perencanaan-perencanaan untuk mengatasi potensi banjir dengan melakukan normaliasi di Kali Carik Barat, Kali Carik Timur dan Kali Turi.
Berdasarkan pemaparan dari BBWSO, air dari Kali Carik Barat dibuang ke Sungai Bogowonto, air dari Kali Carik Timur dan Kali Turi dibuang ke Sungai Serang.
"Banjir ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Kalau pemkab sendiri yang bergerak, mohon maaf, tentu pemkab tidak bisa dalam mengatasi banjir ini secara sendiri," katanya.
Kepala DPUPKP Kulon Progo Gusdi Hartono mengatakan pembangunan embung ini menunggu kebijakan pemerintah pusat. Kalau tanah untuk pembangunan embung dibebankan kepada pemkab, tentu sangat berat dan membutuhkan waktu lama. Hal ini akan lebih cepat bila pembebasan dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Kita ketahui bersama APBD Kulon Progo banyak terserap untuk penanganan Covid-19, dan anggaran pembangunan infrastrukur banyak yang terkena refocusing," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
