REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengusulkan agar pengelolaan sampah tempat pembuangan akhir dimodernisasi. Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan dengan tetap melibatkan masyarakat di sekitar.
"Merubah sampah jadi berkah, mengolah limbah untuk sesuatu yang membawa banyak manfaat kepada warganya," kata Sandiaga Uno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/11).
Sandi menyebut cara pengelolaan sampah yang dipraktekan saat ini khusunya yang mengolah sampah Ibu Kota Jakarta seperti kanal sampah Bekasi masih ketinggalan zaman. Dia mengatakan, cara tersebut perlu dilakukan inovasi dan modernisasi.
Dia mengaku sempat memprakarsai kemitraan antara publik dan swasta saat duduk sebagai orang monor dua di DKI Jakarta. Dia mengatakan, pada akhirnya warga harus terlibat dan masyarakat mesti dirangkul untuk memodernisasi pengelolaan limbah sambil mengubah kebiasaan mereka.
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini melanjutkan, saat ini ada 10 juta warga Jakarta menghasilkan 8 ribu ton sampah setiap hari. Sebesar 60 persennya adalah limbah perkotaan. Jumlah itu ditambah limbah medis yang semakin banyak karena pandemi.
"Kita harus melakukan modernaisasi dan kami meprakrasasi pengolahan limbah menjadi energi, itu sangat ramah lingkungan. Implementasi proyek ini berjalan sangat lambat. Saya harap implementasinya bisa dipercepat," jelasnya.
Sandi mengusulkan dalam agar warga yang terlibat dalam pengelolaan sampah menjadi eneri ini diberi insentif. Menurutnya, mereka yang menyerahkan sampah akan mendapat bayaran. Dia mengatakan, alih-alih membuangnya secara ilegal hingga membahayakan lingkungan kebinakan itu bermanfaat bagi keluarga dan kota serta menciptakan energi bagi warga.
Mantan calon wakil presiden ini juga mengusulkan agar dilakukan pendekatan imbalan dan hukuman. Warga akan diberi insetif bila membuang dan menyerahkan sampah mereka kepada petugas untuk kemudian diolah menjadi energy. Begitupun sebaliknya, akan diberi hukuman bila membuang sampah sembarangan.
“Ya di tengah pandemi orang menghadapai banyak tekanan. Dari sisi menurunnya ekonomi dan masalah kesehatan. Jika kemitraan publik dan swasta bisa dilaksanakan dengan pendekatan imbalan dan hukuman, warga akan diberi imbalan atas perilaku baik mereka. Dan dihukum atas perilaku buruk mereka. Saya rasa semestinya kita mengatur seperti itu, setidaknya untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
