REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta target pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial yang sebesar 12,7 juta hektare agar segera diselesaikan hingga 2024. Hingga September 2020 ini, capaian perhutanan sosial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat baru sebesar 4,2 juta hektare.
“Artinya kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (3/11).
Jokowi mengatakan, meskipun ada peningkatan yang cukup besar dalam lima tahun pertama kerja pemerintahan, pemerintah masih harus terus menyelesaikan sisa target perhutanan sosial yang belum dicapai. Presiden juga menekankan pentingnya pendampingan program lanjutan dalam pemberian izin perhutanan sosial ini.
Sehingga masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dalam mengelola hutan sosial baik untuk agroforestry, bisnis eco wisata, bisnis agro-silvopastoral, bisnis bioenergi, bisnis industri kayu rakyat, dan lain-lain. Selain itu, ia juga meminta agar pendampingan pengembangan aspek bisnis harus dilakukan terintegrasi.
“Yang dimulai tentu saja setelah SK diberi, ada penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan-pelatihan. Saya kira kalau itu dilakukan, saya meyakini kelompok usaha perhutanan sosial ini akan bisa berkembang dengan baik,” ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
