Jumat 30 Oct 2020 22:46 WIB

Pemkot Bogor Alokasikan Anggaran Covid-19 Rp 57 miliar

Anggaran tersebut dari alokasi biaya tidak terduga (BTT) pada APBD Perubahan 2020

Petugas medis mengambil sampel darah saat rapid test di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor (ilustrasi)
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Petugas medis mengambil sampel darah saat rapid test di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 melalui alokasi biaya tidak terduga (BTT) pada APBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp 57 miliar. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, di Kota Bogor, Jumat (30/10) mengatakan, anggaran Rp 57 miliar tersebut sudah ditetapkan pada APBD Perubahan Kota Bogor tahun 2020.

Atang menjelaskan, untuk penanganan Covid-19 di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor melakukan pergeseran anggaran dari alokasi anggaran pada APBD Kota Bogor tahun 2020. Alasanya karena dinilai pelaksanaan programnya dapat ditunda atau dilakukan efisiensi.

Baca Juga

Dari enam kali pergeseran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor, dia mengatakan, ada sebanyak Rp 201 miliar yang digeser.

"Namun realisasinya, hingga September 2020, anggaran yang terserap hanya Rp 104 miliar, sehingga masih ada anggaran belum terserap sekitar Rp 97 miliar," katanya.

Atang menjelaskan, pada Raperda APBD Perubahan Kota Bogor tahun 2020 yang disampaikan Wali Kota Bogor ke DPRD Kota Bogor, anggaran Rp 97 miliar yang belum terserap itu diusulkan kembali. Pada pembahasan Raperda APBD Perubahan tahun 2020, menurut Atang, akhirnya diputuskan, dari anggaran Rp 97 miliar itu, dialokasikan untuk penanganan Covid-19 melalui alokasi BTT sampai Desember 2020 sebesar Rp 57 miliar.

"Selebihnya Rp 40 miliar dikembalikan ke OPD (organisasi perangkat daerah) yang dinilai krusial untuk menjalankan program," katanya. Sedangkan dari anggaran Rp 104 miliar yang terserap, menurut dia, penyerapannya pada bidang kesehatan sekitar Rp 70 miliar, jaring pengaman sosial (JPS) sekitar Rp 30 miliar, serta kegiatan operasional lainnya sekitar Rp 4 miliar.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement